Tak Terima Disebut Penjahat Perang, Junta Militer Myanmar Maki Komisi HAM PBB

TRIBUNPEKANBARU.COM - Tak terima disebut penjahat perang, Junta militer Myanmar mencela Komisi Hak Asasi Manusai (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pantauan Komisi HAM PBB, situasi di Myanmar semakin buruk setelah militer menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi serta merebut kekuasaan dua tahun lalu.

Junta militer Myanmar dilaporkan semakin gencar melakukan serangan udara dan bombardir dengan artileri untuk menumpas kelompok pembangkang.

Sepanjang 2022 saja, lapor Komisi HAM PBB, junta militer Myanmar dilaporkan melakukan lebih dari 300 serangan udara.

Dilansir dari AFP, Rabu (8/3/2023), Kementerian Luar Negeri Myanmar yang dikuasai junta militer menyebut laporan tersebut didasarkan hanya pada tuduhan skala besar.

“Oleh karena itu, Myanmar menegaskan keberatannya terhadap rekomendasi yang tidak relevan yang dibuat oleh Komisioner Tinggi (HAM PBB),” kata kementerian.

Pihaknya menambahkan, pihaknya memang mengakui adanya kekerasan yang dilakukan terhadap beberapa kelompok pembangkang.

Namun, itu hanya sedikit. Baca juga: Junta Myanmar Perpanjang Keadaan Darurat, Pemilu Ditunda Junta militer Myanmar sendiri mengeklaim bahwa lebih dari 5.000 warga sipil telah dibunuh oleh kelompok teroris sejak kudeta pada 2021.

Sejauh ini, berbagai upaya diplomatik yang dipimpin PBB dan ASEAN untuk menyelesaikan konflik di Myanmar hanya menghasilkan sedikit kemajuan.

Para jenderal di Myanmar enggan duduk berdialog dengan pembangkang.

Pada Desember 2022, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi pertamanya tentang situasi di Myanmar.

Dalam resolusi tersebut, Dewan Keamanan PBB mendesak junta untuk membebaskan Aung San Suu Kyi dan semua tahanan yang ditahan secara sewenang-wenang.

China dan Rusia, selaku anggota tetap Dewan Keamanan PBB, memilih abstain.

Kedua negara tidak menggunakan hak vetonya untuk resolusi tersebut setelah beberapa kata diganti.

PBB yang juga memiliki hubungan dekat dengan juntamiliter Myanmar, juga abstain.

Menurut kelompok pemantau lokal, lebih dari 3.000 orang tewas di tangan tentara Myanmar sejak kudeta tahun 2021.

(*)