Presiden Rusia Vladimir Putin Jadi Tersangka, ICC Terbitkan Perintahkan Penangkapan

TRIBUNPEKANBARU.COM - Presiden Rusia Vladimir Putin resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) atas tuduhan kejahatan perang di Ukraina.

ICC juga telah menerbitkan surat penangkapannya pada Jumat (17/3/2023). 

ICC yang bermarkas di Den Haag mengatakan pihaknya juga telah mengeluarkan surat perintah terhadap Maria Lvova-Belova, komisaris kepresidenan Rusia untuk hak-hak anak, atas tuduhan serupa.

Namun Rusia bukan anggota ICC.

Tidak jelas bagaimana ICC berencana untuk menegakkan surat perintah tersebut.

"Hari ini, Kamar Pra-Persidangan II dari Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk dua orang dalam konteks situasi di Ukraina: Mr Vladimir Vladimirovich Putin dan Ms Maria Alekseyevna Lvova-Belova," kata ICC dalam sebuah pernyataan seperti dilansir dari Daily Sabah.

Putin "diduga bertanggung jawab atas kejahatan perang berupa deportasi penduduk (anak-anak) yang tidak sah dan pemindahan penduduk (anak-anak) yang melanggar hukum dari wilayah pendudukan Ukraina ke Federasi Rusia."

ICC mengatakan kejahatan itu terjadi pada 24 Februari 2022, ketika Rusia menginvasi Ukraina.

"Ada alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa Putin memikul tanggung jawab pidana individu atas kejahatan tersebut," katanya.

Putin diduga bertanggung jawab baik secara langsung dengan melakukan tindakan tersebut maupun atas "kegagalan untuk melakukan kontrol dengan baik atas bawahan sipil dan militer yang melakukan tindakan tersebut, atau mengizinkan komisi mereka."

Surat perintah penangkapan dirahasiakan untuk melindungi korban dan saksi, katanya.

ICC adalah pengadilan terakhir untuk kejahatan yang negara-negara tidak dapat atau tidak akan menuntut kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Jaksa ICC Karim Khan meluncurkan penyelidikan atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Ukraina hanya beberapa hari setelah invasi Rusia.

Rampasan perang

Khan mengatakan awal bulan ini setelah kunjungan ke Ukraina bahwa dugaan penculikan anak-anak "sedang diselidiki oleh kantor saya sebagai prioritas."