Hasil Survei Abal-abal Marak Jelang Pemilu 2024, Rilis Hasil Sesuai Pembayar

TRIBUNPEKANBARU.COM - Jelang Pemilu 2024 lembaga survei mulai melaukan rilis hasil surveinya. Namun hati-hati, sebab 42 lembaga survei diketahui abal-abal.

Mereka sengaja merilis hasil survei sesuai pihak yang membayar mereka.

Tujuannya adalah untuk menggiring opini publik ke salah satu partai politik atau peserta pemilu.

Kemunculan lembaga survei abal-abal ini membuat informasi survei menjadi bias dan menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.

Hal itu diungkapkan oleh anggota Dewan Etik Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) Hamdi Muluk.

Ia merasa kesal lantaran menjamurnya lembaga survei yang dipertanyakan kredibilitasnya.

Dikutip Kompas.id, Rabu (29/3/2023), masalah ini diidentifikasi sebagai masalah klasik, pernah hadir pada pemilihan umum (Pemilu) sebelumnya dan kembali datang menjelang Pemilu 2024.

Menjelang pemilu, Hamdi mengatakan, sejumlah peserta pemilu akan memesan lembaga survei sebagai konsultan politiknya, baik kandidat calon anggota legislatif, partai politik yang mengikuti kontestasi, maupun calon presiden-calon wakil presiden.

Hamdi menyebutkan, praktik pemesanan lembaga survei sebagai konsultan politik ini sah-sah saja, termasuk untuk merilis hasil survei kepada pihak pemesan.

Namun, itu jadi masalah ketika lembaga survei yang muncul dipesan untuk memanipulasi elektabilitas peserta pemilu tertentu.

Tujuannya, yakni melahirkan opini figur yang dipesan memiliki pendukung yang cukup tinggi sehingga bisa diperhitungkan partai politik.

Bisa juga untuk tujuan meyakinkan masyarakat agar figur yang membayarnya bisa disebut layak memimpin karena memiliki dukungan yang besar.

Hamdi mengatakan, ada 42 lembaga survei yang disebut abal-abal dan menjadi masalah serius dalam lembaga survei lainnya.

"Saat ini, pertumbuhannya masih masif. Baru-baru ini saya menemukan sekitar 42 lembaga abal-abal dan ini masih menjadi masalah," ujar dia.

Guru Besar Psikologi Politik Universitas Indonesia ini mengatakan, meski menemukan puluhan lembaga survei abal-abal, Persepi tidak bisa berbuat banyak.

Lantaran lembaga tersebut bukan bagian dari Persepi dan tak bisa dilakukan tindakan pemanggilan.

(*)