Biaya Proyek KCJB Setara Anggaran Bangun Jalan Tol 1.000 Km di Sumatera

TRIBUNPEKANBARU.COM - Pemerintahan Presiden Joko Widodo tampaknya sudah menutup telinga dari sejuta kritik soal proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Proyek hasil utang dari China menghabiskan Rp 100 triliun lebih.

Parahya lagi, angaran sebesar itu hanya untuk lintasan sepanjang 142,3 kilometer yang menghubungkan Halim dengan Gedebage.

Proyek ini sebenarnya sudah menuai kritik sejak perencanaan.

Investasinya dinilai kelewat mahal dengan rute yang terlalu pendek.

Sebagai perumpamaan besarnya nilai investasi KCJB, dana Rp 108,14 triliun dipakai untuk pembangunan kereta cepat dengan lintasan hanya sepanjang 142,3 kilometer yang menghubungkan Halim dengan Gedebage.

Apabila dana sebesar itu dipakai untuk infrastruktur lain seperti jalan tol, maka Rp 108,14 triliun setara dengan biaya investasi pembangunan jalan Tol Trans Sumatera sepanjang 1.081 kilometer.

Dengan asumsi pembangunan jalan Tol Trans Sumatera membutuhkan dana Rp 100 miliar per kilometernya.

Sebagai informasi saja, pembangunan tol di Sumatera berkisar antara Rp 90 miliar sampai Rp 110 miliar.

Investasi itu sudah termasuk untuk pembebasan lahan.

China minta APBN jadi jaminan

Direktur Eksekutif Segara Institute, Piter Abdullah menilai pemirintah harus tegas dalam menghadapi China.

Terlebih dalam megaproyek semacam ini menurutnya pemerintah harus berpijak pada kontrak yang ada sebelum proyek ini dijalankan.

"Kita kan ada kontrak yang seharusnya menjadi pijakan pemerintah untuk tidak terus-terusan hanya bias patuh kepada China. Pemerintah seharusnya menunjukkan wibawanya," kata Piter kepada Kontan.co.id, Jum'at (14/4).

Menurutnya, isi kontrak itu tidak menempatkan pemerintah dalam posisi tawar-menawar dan menjadi pihak yang lemah.

Termasuk urusan bunga utang. Sebab kontrak itu merupakan kesepakan kedua belah pihak sebelum proyek dimulai.

Lebih lanjut, menurutnya pemerintah perlu transparan terkait isi dari kontrak itu sendiri. Hal ini untuk kembali meraih kepercayaan publik, bahwa KCJB merupakan proyek dengan rencana yang matang bukan proyek ambisius dengan perencanaan yang tergesa-gesa.

"Kalau pemerintah terus mengikuti apa yang diminta China, kecurigaan masyarakat dan penolakan terhadap kereta api cepat akan semakin besar," kata Piter.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan mengatakan China minta APBN menjadi penjamin pinjaman utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Namun, Luhut tak mengamini tuntutan China tersebut.

Ia merekomendasikan penjaminan dilakukan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) alias PII.

"Memang masih ada masalah psikologis ya, jadi mereka (China) maunya dari APBN. Tapi kita jelaskan prosedurnya akan panjang. Kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018," kata Luhut.

Di lain sisi, Luhut menyebut China hanya mau menurunkan bunga utang kereta cepat dari 4 persen ke level 3,4 persen .

Luhut menyebut bunga utang tersebut masih terlalu tinggi dan pemerintah ingin bunga utang bisa turun sampai 2 % .

(*)