China Minta APBN Jadi Jaminan Utang Proyek Kereta Cepat, Indonesia Terkena Jebakan Utang?

TRIBUNPEKANBARU.COM - Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang diagung-agungkan pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi berpotensi menjadi boomerang bagi Indonesia. 

Pasalnya, China meminta APBN Indonesia sebagai penjamin proyek yang dibangun dengan utang itu tersebut.

Sebelumnya, China pun telah membuat Indonesia terkejut dengan biaya pembangunan proyek yang membengkak. 

Dalam konrak awal, proyek tersebut dibangun dengan biaya 6,071 miliar dolar.

Namun setelah seiring waktu berjalan, biaya proyek membengkak hingga menjadi 7,5 miliar dolar atau sekitar Rp 112,5 triliun.

Tak hanya itu, China Development Bank (CDB) juga menetapkan bunga utang untuk proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) menjadi 3,4 persen.

Sejumlah pihak pesimis Indonesia mampu mmebayar utang tersebut ke China.

Masyarakat pun menduga Indonesia telah terkena "jebakan utang China".

Direktur Eksekutif Segara Institute, Piter Abdullah menilai pemirintah harus tegas dalam menghadapi China.

Terlebih dalam megaproyek semacam ini menurutnya pemerintah harus berpijak pada kontrak yang ada sebelum proyek ini dijalankan.

"Kita kan ada kontrak yang seharusnya menjadi pijakan pemerintah untuk tidak terus-terusan hanya bias patuh kepada China. Pemerintah seharusnya menunjukkan wibawanya," kata Piter kepada Kontan.co.id, Jum'at (14/4).

Menurutnya, isi kontrak itu tidak menempatkan pemerintah dalam posisi tawar-menawar dan menjadi pihak yang lemah.

Termasuk urusan bunga utang. Sebab kontrak itu merupakan kesepakan kedua belah pihak sebelum proyek dimulai.

Lebih lanjut, menurutnya pemerintah perlu transparan terkait isi dari kontrak itu sendiri. Hal ini untuk kembali meraih kepercayaan publik, bahwa KCJB merupakan proyek dengan rencana yang matang bukan proyek ambisius dengan perencanaan yang tergesa-gesa.

"Kalau pemerintah terus mengikuti apa yang diminta China, kecurigaan masyarakat dan penolakan terhadap kereta api cepat akan semakin besar," kata Piter.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan mengatakan China minta APBN menjadi penjamin pinjaman utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Namun, Luhut tak mengamini tuntutan China tersebut.

Ia merekomendasikan penjaminan dilakukan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) alias PII.

"Memang masih ada masalah psikologis ya, jadi mereka (China) maunya dari APBN. Tapi kita jelaskan prosedurnya akan panjang. Kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018," kata Luhut.

Di lain sisi, Luhut menyebut China hanya mau menurunkan bunga utang kereta cepat dari 4 % ke level 3,4 % .

Luhut menyebut bunga utang tersebut masih terlalu tinggi dan pemerintah ingin bunga utang bisa turun sampai 2 % .

(*)