Sebulan Lagi PPDB di Pekanbaru, Dewan Wanti-wanti Disdik Soal Zonasi

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU-  Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tak sampai sebulan lagi. Sesuai jadwal, Disdik Pekanbaru membuka PPDB, pada Juni 2023 mendatang.

PPDB menjadi momok tersendiri bagi para orangtua. Hampir setiap tahun, saat pelaksanaan PPDB di Kota Pekanbaru, kerap terjadi persoalan. Yang paling banyak itu, masalah zonasi. Masyarakat menilai, pemerintah menerapkan sistem zonasi ini, tak diiring dengan ketersediaan sekolah. Terutama di level SMP Negeri.

Hal ini diakui Anggota Komisi III DPRD Pekanbaru Zulkarnain SE MSi. Politisi senior ini justru menyebutkan, jumlah yang tamat, terutama tamatan SD, tak sesuai dengan daya tampung SMP Negeri yang ada.

"Yang tamat SD tiap tahunnya belasan ribu. Daya tampung SMPN tak sampai sepuluh ribu. Di satu sisi, masuk ke swasta, tak mampu ekonomi sebagian masyarakat. Ini fakta, bukan teori belaka," tegas Zulkarnain kepada Tribunpekanbaru.com, Jumat (12/5/2023).

Permasalahan lainnya, tambah Zulkarnain, diperburuk pula dengan sistem zonasi. Di Kota Pekanbaru, penyebaran SMP Negeri tidak merata. Di daerah kota ketersediaan sekolah negeri banyak pilihan, sementara di daerah pinggir Kota Pekanbaru, masih minim.

Distorsi ini terus menggaung di tengah masyarakat, sementara solusinya dari pemerintah, tak pernah maksimal. Justru Disdik tetap mengarahkan para orangtua, memasukkan anaknya ke sekolah swasta, yang notabenenya berbiaya besar.

"Makanya dari sekarang kita wanti-wanti Disdik mencari formulasi yang baik, mengantisipasi keluhan masyarakat. Kalau berani menyuruh masyarakat masuk ke swasta, idealnya pemerintah kan harus memberikan stimulus. Jangan pandai menyuruh saja," tegasnya.

Bersamaan dengan ini juga, Politisi PPP ini meminta, kepada masyarakat yang mampu dan berkategori punya biaya, agar memberikan kesempatan kepada masyarakat kurang mampu, untuk memasukkan anaknya ke sekolah negeri.

Jangan pula berlomba-lomba dan bersaing masuk ke sekolah negeri. Terutama bagi kalangan pejabat dan pengusaha.

"Intinya, kita beri kesempatan kepada semua warga Kota Pekanbaru, agar anaknya bersekolah. Jangan sampai putus sekolah, hanya gara-gara tak ada biaya," ajaknya.

Lalu, bagaimana dengan PPDB SD?

"Kalau tingkat SD selama ini tak ada masalah. Justru berlebih, dan ada SD Negeri yang minim muridnya. Aman lah kalau SD," kata Zulkarnain.

(Tribunpekanbaru.com /Syafruddin Mirohi).