Benny Wenda Harus Kecewa karena KTT MSG Belum Akui ULMWP Sebagai Anggota

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Pentolan KKB Papua yang juga Ketua ULMWP, Benny Wenda harus kecewa karena KTT MSG belum mengakui ULMWP sebagai anggota.

Padahal, Benny Wenda sudah berjuang agar ULMWP diakui sebagai anggota penuh oleh Negara Malenesia atau MSG dalam KTT MSG.

Bahkan Benny Wenda menyatakan tujuh daerah adat dukung keanggotaan ULMWP di MSG dan sempat menyebut Indonesia panik karena warga mendukung keanggotaan penuh ULMWP di MSG.

Namun, hasil KTT Negara Melanesia atau Melanesian Spearhead Group atau KTT MSG masih menyatakan bahwa Papua berada dalam kedaulatan Indonesia.

Dilansir dari CNNIndonesia.com, Negara Melanesia atau Melanesian Spearhead Group (MSG) menegaskan kembali pengakuan soal kedaulatan Indonesia atas Papua yang tertuang dalam dokumen "Joint Communique 22nd MSG Leaders Summit" pada 24 Agustus lalu.

Komunike itu merupakan hasil Konferensi Tingkat Tingi (KTT) MSG di Vanuatu pada 23-24 Agustus.

Indonesia hadir dalam KTT Negara Melanesia ini sebagai associated member (anggota sekutu).

"Para pemimpin menegaskan kembali kedaulatan Indonesia atas Papua," demikian bunyi dokumen itu yang diterima CNNIndonesia.com pada Rabu (30/8).

Indonesia turut hadir ke forum itu, tetapi walk out saat pemimpin separatis Persatuan Pembebasan Gerakan Papua Barat (ULMWP), Benny Wenda hendak pidato.

Benny Wenda diundang ke KTT itu untuk membicarakan masalah status ULMWP yang sampai saat ini masih berstatus observer (pengamat).

Anggota MSG di antaranya Vanuatu, Fiji, Kepulauan Solomon, Papua Nugini, dan Front Pembebasan Nasional Sosialis Kanak (FLNKS) Kaledonia Baru.

Berikut poin-poin hasil KTT MSG yang membahas soal Papua.

1. Forum paling tepat bahas Papua di PBB

Para pemimpin mengakui bahwa forum yang paling tepat untuk membahas persoalan hak asasi manusia (HAM) adalah di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Dewan HAM.

2. Akui kedaulatan RI atas Papua

"Para pemimpin menegaskan kembali kedaulatan Indonesia atas Papua," demikian dokumen itu.

Para pemimpin MSG juga telah menyampaikan pandangan kolektif mereka terkait situasi tersebut yang tercakup dalam komunike Forum Pacific Islands (Pacific Islands Forum/PIF).

3. Desak PIF

MSG juga mendesak PIF untuk mengimplementasikan keputusan komunike pemimpin PIF pada Agustus 2019.

"Agar Komisaris HAM PBB melakukan misi ke Papua Barat dan provinsi-provinsi Papua dan mempertimbangkan akar masalahnya," lanjut dokumen itu.

4. Surati RI agar izinkan PBB ke Papua

Selain itu, MSG juga meminta ketua organisasi ini untuk menulis surat ke "associate member" atau anggota asosiasi, dalam hal ini Indonesia, agar mengizinkan kunjungan Komisaris HAM PBB ke Papua Barat.
"Dan meminta Komisi Tinggi HAM PBB membuat laporan soal pelanggaran HAM di Papua, disampaikan di waktu yang tepat untuk menjadi pertimbangan di KTT MSG selanjutnya pada 2024," demikian dokumen itu.

5. MSG temani PBB saat ke Papua
Para pemimpin juga meminta sekretariat menemani Komisioner HAM PBB saat berkunjung ke Papua.

"Dan membuat laporan mengenai perkembangan sosial-ekonomi yang konstruktif di Papua Barat dan wilayah Papua dan disampaikan untuk pertimbangan di KTT MSG pada 2024," lanjut mereka.

6. Bangun dialog bahas Papua
Para pemimpin MSG juga meminta sekretariat membangun pengaturan dialog melalui pemerintah Indonesia, selama pertemuan tingkat tinggi (SOM).

"Di mana pemangku kepentingan terkait bisa diundang untuk mengatasi isu-isu yang berkaitan dengan perkembangan di wilayah Papua."

Menanggapi komunike ini, Direktur Jenderal Asia Pasifik Kementerian Luar Negeri Indonesia Abdul Kadir Jailani menyambut baik.

"Kami menyambut baik komunike ini karena menegaskan kembali kedaulatan Indonesia di Papua," kata Kadir kepada CNNIndonesia.com, Rabu (30/8).

Benny Wenda Seru Warga Papua Mendukung ULMWP Jadi Anggota Penuh MSG

Ketua ULMWP yang juga pentolan KKB Papua , Benny Wenda menyeru orang Papua Barat untuk mendukung ULMWP menjadi anggota penuh MSG.

Pernyataan itu disampaikan Benny Wenda di laman resmi ULMWP dan menyampaikan langkah menuju kemerdekaan.

"Kami berada di momen bersejarah bagi rakyat Papua Barat . Pada KTT para pemimpin Melanesian Spearhead Group (MSG) mendatang, kami sangat yakin bahwa negara-negara Melanesia akan memutuskan untuk menerima ULMWP sebagai anggota penuh Grup," ungkap Benny Wenda .

Atas nama ULMWP, kata Benny Wenda , ia menyerukan kepada semua orang Papua Barat, baik di pengasingan, di balik jeruji besi, di semak-semak, atau di kamp pengungsian, untuk mendukung aplikasi kami dan berdoa untuk keberhasilannya.

"Pada pertemuan pada hari Minggu di Jayapura, sayap Eksekutif, Yudikatif, dan Legislatif ULMWP bersama-sama meluncurkan kampanye kami untuk keanggotaan penuh MSG. Saya menyambut dukungan mereka: dengan ketiga cabang ULMWP berbicara, seluruh gerakan kita bersatu untuk mendukung tujuan ini. Seperti yang dikatakan Perdana Menteri ULMWP Edison Waromi selama pertemuan, agenda kami sekarang benar-benar terfokus pada konsolidasi dukungan untuk keanggotaan penuh," jelas Benny Wenda .

Kami, lanjut Benny Wenda , telah membuat kemajuan luar biasa selama dekade terakhir, tetapi keanggotaan penuh MSG akan menjadi kemenangan diplomatik terbesar gerakan kami. Untuk pertama kalinya, orang Papua Barat dapat sepenuhnya mewakili diri mereka sendiri di forum internasional.

"Sebagai anggota penuh, kami akan dapat duduk satu meja dengan Indonesia dan membahas status politik Papua Barat dengan pijakan yang setara. Indonesia seharusnya tidak perlu khawatir tentang aplikasi kami, karena mekanisme inilah yang akan memungkinkan kami mencapai solusi damai untuk masalah West Papua," sebut Benny Wenda .

Sedikit kilas balik, Benny Wenda mengatakan, sejak pembentukan ULMWP pada tahun 2014, masyarakat Papua Barat telah berdoa untuk keberhasilan realisasi tujuan ini.

"Sebagai anggota pengamat MSG, kami telah membuktikan diri sebagai anggota kelompok yang menunggu, serta bertanggung jawab dan aktif. Tetapi keanggotaan pengamat tidak memungkinkan kami untuk terlibat dengan Indonesia secara setara: kami hanya dapat berbicara dengan pelan, dengan setengah suara kami. Mencapai keanggotaan penuh berarti kita dapat berbicara dengan suara penuh," papar Benny Wenda .

Selama enam puluh tahun terakhir, lanjut Benny Wenda, kami sering merasa tidak bersuara dan sendirian saat kami berjuang melawan rasisme, pembersihan etnis, dan genosida kolonial. Semua orang Papua Barat tahu bahwa kita tidak aman dengan Indonesia.

"Tetapi agar perjuangan pembebasan kita dapat maju, pertama-tama kita membutuhkan dukungan dari saudara-saudari Melanesia kita. Solidaritas Melanesia ada dalam DNA MSG: sejak didirikan pada tahun 1988, MSG telah berkomitmen untuk “seluruh dekolonisasi dan kebebasan negara dan wilayah Melanesia.” Dan sebagai salah satu pemimpin terbesar Melanesia, Perdana Menteri pertama Vanuatu Walter Lini, mengatakan, Melanesia tidak bebas sampai Papua Barat bebas," tutur Benny Wenda .

"Saya berharap pada KTT yang akan datang para pemimpin Melanesia mengingat tradisi yang membanggakan ini, dan bertindak dalam semangat solidaritas Melanesia ini. Keanggotaan penuh ULMWP adalah keputusan yang tepat untuk Melanesia, Pasifik, dan untuk stabilitas dan perdamaian kawasan. Setelah enam puluh tahun di hutan belantara, saatnya membawa Papua Barat pulang ke keluarga Melanesianya," harap Benny Wenda .

"Karena itu saya menyerukan kepada semua orang Papua Barat, dari segala usia, jenis kelamin, semua suku dan afiliasi politik, apakah Anda Melanesia atau migran Indonesia: bersatu di belakang tujuan ini. Kami juga membutuhkan kelompok solidaritas internasional kami, organisasi agama dan masyarakat sipil Pasifik kami, termasuk Dewan Gereja Papua Barat, untuk mendukung permohonan kami. Keanggotaan penuh adalah jalan menuju perdamaian dan penentuan nasib sendiri. Dengan satu suara, kita semua harus berteriak: Papua Barat untuk MSG!," tutup Benny Wenda .

( Tribunpekanbaru.com / Pitos Punjadi )