Pentolan KKB Papua Benny Wenda Serukan Papua Merdeka Usai KTT MSG yang Akui Kedaulatan Indonesia

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Pentolan teroris Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB Papua , Benny Wenda serukan Papua Merdeka usai KTT MSG yang akui kedaulatan Indonesia atas Papua.

Benny Wenda yang merupakan Ketua ULMWP, menyatakan bahwa ULMWP menyambut baik seruan Melanesian Spearhead Group atau MSG untuk mengunjungi PBB dan terus memperjuangkan keanggotaan penuh.

Padahal, Benny Wenda mendengar dan hadir saat KTT dan mengetahui MSG menegaskan kembali pengakuan soal kedaulatan Indonesia atas Papua yang tertuang dalam dokumen "Joint Communique 22nd MSG Leaders Summit" pada 24 Agustus lalu.

"Atas nama ULMWP , saya menyambut baik seruan KTT MSG agar Indonesia mengizinkan kunjungan Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB ke Papua Barat yang telah lama ditunggu-tunggu. Saya berharap Ketua MSG akan menghormati komitmen untuk menulis surat ke Indonesia sebagai hal yang mendesak, karena setiap hari intervensi internasional tertunda menyebabkan semakin banyak warga Papua Papua yang menderita dan semakin banyak pertumpahan darah di Melanesia," ungkap Benny Wenda .

Bahkan menjelang KTT MSG, kata Benny Wenda , dengan fokus kawasan Pasifik pada hak asasi manusia di Papua Barat , Indonesia secara brutal menindak demonstrasi damai yang mendukung keanggotaan penuh ULMWP, menangkap puluhan orang dan membunuh warga sipil yang tidak bersalah.

"Sebagai Anggota Asosiasi MSG, Indonesia harus menghormati permintaan Ketua MSG. Jika mereka terus menolak akses PBB, mereka akan melanggar kemauan terpadu kawasan Melanesia. Sebagaimana dinyatakan dalam Komunike Pemimpin, kunjungan PBB harus dilakukan tahun ini, agar laporan Komisaris dapat diajukan sebelum KTT MSG berikutnya pada tahun 2024," jelas Benny Wenda .

"Saya juga menyambut baik komitmen MSG yang akan menulis surat kepada Ketua Forum Kepulauan Pasifik (PIF) untuk memastikan kunjungan PBB tersebut dilakukan. PIF harus menghormati seruan ini dan melakukan semua yang mereka bisa untuk menjamin kunjungan PBB. Kita harus ingat bahwa kunjungan PBB telah diminta oleh lebih dari 85 negara, termasuk seluruh negara Melanesia yang menjadi anggota PIF, dan 79 anggota Organisasi Negara-negara Afrika, Karibia, dan Pasifik," tambah Benny Wenda .

Benny Wenda mengilas balik, empat tahun yang lalu, para pemimpin Pasifik menggambarkan Papua Barat sebagai ‘masalah hak asasi manusia yang parah’ dan menyerukan intervensi PBB sesegera mungkin. Sejak itu, kita telah menyaksikan 100.000 warga West Papua mengungsi akibat operasi militer Indonesia, desa-desa yang dikosongkan dan dibakar, serta pembantaian di Wamena, Timika dan tempat lain.

"Namun Indonesia belum mau memberikan akses kepada PBB. Kata-kata saja jelas tidak cukup: KTT Pemimpin MSG harus menjadi pemicu tekanan internasional yang sangat besar sehingga Indonesia tidak punya pilihan selain mengizinkan kunjungan PBB," harap Benny Wenda .

"Meskipun kami kecewa karena ditolak menjadi anggota penuh pada kesempatan ini, semangat kami kuat dan komitmen kami untuk pulang ke keluarga Melanesia kami tidak berkurang. Kita tidak aman dengan Indonesia, dan kita hanya bisa mendapatkan keamanan dengan berdiri bersama saudara-saudari kita di Pasifik. Keanggotaan penuh adalah hak asasi kami: secara budaya, bahasa, etnis, dan nilai-nilai kami, kami tidak dapat disangkal dan bangga menjadi orang Melanesia. Papua Merdeka . Tuhan memberkati rakyat dan perjuangan kami," tegas Benny Wenda .

Hasil KTT MSG

Hasil KTT Negara Melanesia atau Melanesian Spearhead Group atau KTT MSG masih menyatakan bahwa Papua berada dalam kedaulatan Indonesia.

Dilansir dari CNNIndonesia.com, MSG menegaskan kembali pengakuan soal kedaulatan Indonesia atas Papua yang tertuang dalam dokumen "Joint Communique 22nd MSG Leaders Summit" pada 24 Agustus lalu.

Komunike itu merupakan hasil Konferensi Tingkat Tingi (KTT) MSG di Vanuatu pada 23-24 Agustus.

Indonesia hadir dalam KTT Negara Melanesia ini sebagai associated member (anggota sekutu).

"Para pemimpin menegaskan kembali kedaulatan Indonesia atas Papua," demikian bunyi dokumen itu yang diterima CNNIndonesia.com pada Rabu (30/8).

Indonesia turut hadir ke forum itu, tetapi walk out saat pemimpin separatis Persatuan Pembebasan Gerakan Papua Barat (ULMWP), Benny Wenda hendak pidato.

Benny Wenda diundang ke KTT itu untuk membicarakan masalah status ULMWP yang sampai saat ini masih berstatus observer (pengamat).

Anggota MSG di antaranya Vanuatu, Fiji, Kepulauan Solomon, Papua Nugini, dan Front Pembebasan Nasional Sosialis Kanak (FLNKS) Kaledonia Baru.

Berikut poin-poin hasil KTT MSG yang membahas soal Papua.

1. Forum paling tepat bahas Papua di PBB

Para pemimpin mengakui bahwa forum yang paling tepat untuk membahas persoalan hak asasi manusia (HAM) adalah di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Dewan HAM.

2. Akui kedaulatan RI atas Papua

"Para pemimpin menegaskan kembali kedaulatan Indonesia atas Papua," demikian dokumen itu.

Para pemimpin MSG juga telah menyampaikan pandangan kolektif mereka terkait situasi tersebut yang tercakup dalam komunike Forum Pacific Islands (Pacific Islands Forum/PIF).

3. Desak PIF

MSG juga mendesak PIF untuk mengimplementasikan keputusan komunike pemimpin PIF pada Agustus 2019.

"Agar Komisaris HAM PBB melakukan misi ke Papua Barat dan provinsi-provinsi Papua dan mempertimbangkan akar masalahnya," lanjut dokumen itu.

4. Surati RI agar izinkan PBB ke Papua

Selain itu, MSG juga meminta ketua organisasi ini untuk menulis surat ke "associate member" atau anggota asosiasi, dalam hal ini Indonesia, agar mengizinkan kunjungan Komisaris HAM PBB ke Papua Barat.
"Dan meminta Komisi Tinggi HAM PBB membuat laporan soal pelanggaran HAM di Papua, disampaikan di waktu yang tepat untuk menjadi pertimbangan di KTT MSG selanjutnya pada 2024," demikian dokumen itu.

5. MSG temani PBB saat ke Papua
Para pemimpin juga meminta sekretariat menemani Komisioner HAM PBB saat berkunjung ke Papua.

"Dan membuat laporan mengenai perkembangan sosial-ekonomi yang konstruktif di Papua Barat dan wilayah Papua dan disampaikan untuk pertimbangan di KTT MSG pada 2024," lanjut mereka.

6. Bangun dialog bahas Papua
Para pemimpin MSG juga meminta sekretariat membangun pengaturan dialog melalui pemerintah Indonesia, selama pertemuan tingkat tinggi (SOM).

"Di mana pemangku kepentingan terkait bisa diundang untuk mengatasi isu-isu yang berkaitan dengan perkembangan di wilayah Papua."

Menanggapi komunike ini, Direktur Jenderal Asia Pasifik Kementerian Luar Negeri Indonesia Abdul Kadir Jailani menyambut baik.

"Kami menyambut baik komunike ini karena menegaskan kembali kedaulatan Indonesia di Papua," kata Kadir kepada CNNIndonesia.com, Rabu (30/8).