Indonesia Kembali Terpilih Jadi Anggota Dewan HAM PBB, Raih Mayoritas Suara
Indonesia kembali terpilih sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Dewan HAM PBB.
TRIBUNPEKANBARU.COM - Indonesia kembali terpilih sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Dewan HAM PBB.
Indonesia meraih suara mayoritas dalam pemilihan tersebut.
Pemilihan berlangsung pada tanggal 10 Oktober, pukul 10.00 pagi waktu New York, atau Selasa Malam waktu Indonesia yang digelar di General Assembly Hall, Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat.
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dalam pernyataan tertulisnya menjelaskan, proses pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB telah berlangsung sejak beberapa waktu.
Menlu Retno menyatakan dirinya telah melakukan pendekatan yang intensif kepada negara-negara anggota, bersama dengan para diplomat Indonesia bekerja kerja keras untuk mencapai tujuan ini.
Para proses pemilihan, Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia Pahala N. Mansury bersama dengan para diplomat telah bekerja keras di New York menjelang pemilihan.
Indonesia juga telah memanfaatkan Sidang Majelis Umum PBB bulan September lalu untuk terus melakukan pendekatan kepada para mitra.
Hasil penghitungan suara akhirnya diumumkan pada pukul 11.30 waktu New York, yang setara dengan pukul 23.30 WITA atau 22.30 WIB. Indonesia meraih kemenangan gemilang dengan memperoleh 186 suara dari total 192 suara.
Dari wilayah Asia Pasifik, Indonesia menduduki posisi tertinggi, disusul oleh Kuwait dengan 183 suara, Jepang dengan 175 suara, dan Republik Rakyat China dengan 154 suara.
Perolehan suara ini sekaligus mencatatkan rekor baru dalam sejarah pencalonan Indonesia di Dewan HAM PBB.
Ini adalah kali keenam Indonesia terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB, dan kali ini Indonesia meraih suara terbanyak untuk menjadi anggota periode 2024-2026.
Dalam pernyataannya, Indonesia mengungkapkan tema keanggotaannya di Dewan HAM PBB, yaitu "Inclusive Partnership for Humanity" (Kemitraan yang Inklusif untuk Kemanusiaan).
Indonesia menekankan pentingnya kemitraan yang inklusif untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia serta memastikan bahwa isu HAM tidak dipolitisasi.
Menlu Retno menyampaikan ada tiga prioritas utama yang akan dijalankan oleh Indonesia selama keanggotaannya di Dewan HAM PBB adalah: Pertama; meningkatkan Kapasitas Negara-negara: Indonesia akan fokus pada peningkatan kapasitas negara-negara dalam mempromosikan dan melindungi HAM, termasuk kerja sama teknis dan capacity building.
Indonesia berkomitmen untuk memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal dalam upaya pemajuan dan pelindungan HAM, termasuk negara-negara berkembang.
| Lembaga Pendidikan Komersil Masuk Dalam Objek PBB Sektor Perkotaan |
|
|---|
| Rasmin Berharap Dihapuskan Pajak Bumi dan Bangunan Pondok Pesantren |
|
|---|
| Anggota DPRD Riau Ayat Cahyadi Minta Pajak Bumi dan Bangunan Pesantren Ditiadakan |
|
|---|
| Pakar: Tagihan PBB Pesantren, Dikhawatirkan Jadi Praktik Korupsi |
|
|---|
| Pengakuan Pemilik Pesantren Terkait Pajak Bumi dan Bangunan yang Diterapkan di Sekolah Mereka |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/pekanbaru/foto/bank/originals/gara-gara-ini-pbb-tuurn-tangan.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.