KPK Periksa Fisik Jembatan Fly Over Simpang Mal SKA, Pengendara Banyak yang Penasaran

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Beberapa hari terakhir pengguna jalan di fly over Soekarno Hatta simpang Mal SKA disajikan dengan pemandangan aktivitas pemeriksaan di beberapa bagian jembatan fly over tersebut.

Pemeriksaan seperti pengukuran jalan hingga pengambilan sampel kualitas jalan lewat core drill dilakukan para pekerja dan dikawal pihak Kepolisian.

Satu tenda BPBD pun didirikan di bawah fly over itu untuk keperluan pemeriksaan.

Namun banyak masyarakat yang tidak mengetahui tujuan pemeriksaan tersebut.

Di antaranya adalah Jefri, seorang pengendara motor yang melintas di kawasan tersebut tidak mengetahui pasti tujuan dari pengerjaan itu.

Ia setiap hari melintasi fly over tersebut menuju tempat kerjanya, sepengetahuannya pemeriksaan di jembatan itu sudah dilakukan selama sekitar empat hari belakangan.

"Gak tau juga saya ini pemeriksaanya untuk apa, penasaran juga? kemarin lusa pekerjanya lakukan pengukuran, terus kemarin jalan bagian atas ini sampai sekarang dibor, jadi sebagian ruas jalannya ditutup, tapi kalau saya perhatikan fly over ini selama saya lewat masih bagus-bagus aja," kata Jefri, Rabu (25/10/2023).

Senada, pengendara motor lainnya bernama Meldi juga tidak tahu terkait pemeriksaan tersebut.

"Saya lihat tenda BPBD sudah beberapa hari di bawah fly over itu, cuma tidak tahu untuk apa, biasanya tenda seperti ini digunakan saat ada bencana," ujar Meldi.

Meski demikian, ia berharap pemeriksaan pada jembatan tersebut tidak mengganggu arus lalu lintas apalagi banyak kendaraan yang melintas di sana dengan cukup kencang.

Dari informasi yang diperoleh Tribunpekanbaru.com , cek fisik bangunan fly over itu terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebelumnya tim KPK juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat dan mantan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.

Termasuk di antaranya mantan pejabat di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemprov Riau dan juga pihak kontraktor.

Deretan pejabat yang diperiksa diantaranya adalah mantan Kabid Bina Marga yang saat ini menjabat sebagai kepala UPT Wilayah IV yang baru meliputi Indragiri Hulu (Inhu) dan Indragiri Hilir (Inhil) Yunan Haris.

Kemudian Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Riau, Rahmad Ramadiyanto dan Mantan Kepala Dinas PUPR Riau Dadang Eko Purwanto.

Namun hingga kini belum ada pernyataan resmi dari KPK terkait kasus tersebut.

( Tribunpekanbaru.com / Theo Rizky )