Polda Sumbar Selidiki Dugaan Pelanggaran Izin Pendakian Gunung Marapi, Minta Keterangan BKSDA Sumbar

TRIBUNPEKANBARU.COM - Polda Sumatera Barat akan menyelidiki lebih lanjut perihal diberikannya izin pendakian Gunung Marapi.

Pemberian izin pendakian Gunung Marapi ini menjadi penyebab banyak pendaki yang terjebak di puncak gunung saat erupsi, sehingga menyebabkan banyaknya korban jiwa.

Masih dibukanya aktivitas pendakian tersebut, meski Gunung Marapi berstatus waspada level dua, sejak 2011 lalu.

Polda Sumbar dalam waktu dekat akan meminta klarifikasi dari pihak BKSDA Sumbar.

Polda Sumbar mencium adanya indikasi pelanggaran dalam pemberian izin ini.

Penyelidikan dilakukan buntut, Erupsi Marapi yang menyebabkan 23 pendaki yang meninggal.

Kini, setelah semua korban dievakuasi, aktivitas pendakian di Gunung Marapi pun ditutup hingga batas waktu yang belum ditentukan.

"Kita akan lakukan pemeriksaan yang memberikan izin, terutama apa prosesnya kenapa sempat terjadi seperti ini. Bagaimana larangan yang sudah ada, bagaimana prosesnya," Ujar Wakapolda Sumbar Brigjen Edi Mardianto dilansir dari Youtube Kompastv.

Sementara itu, Operasi Search dan Rescue (SAR) pencarian korban erupsi Gunung Marapi, Sumatera Barat (Sumbar), resmi ditutup, Kamis (7/12/2023) pagi.

Korban yang terdata seluruhnya sudah berhasil ditemukan. Dari total 75 pendaki yang sempat terjebak, 52 orang selamat, meski ada yang luka-luka.

Sementara sisanya 23 orang ditemukan meninggal dunia.

Apel penutupan operasi SAR, digelar pada Kamis pagi di lapangan posko gabungan Batu Palano, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam.

"Baru selesai apel penutupan ini, penutupan operasi SAR Gunung Marapi," kata Komandan Tim (Dantim) Basarnas Pekanbaru, Likopa Noptilos.

Lanjut dia, saat ini pihaknya sedang bersiap untuk berangkat kembali pulang ke Pekanbaru.

Korban terakhir yang dicari, berhasil ditemukan pada Rabu (6/12/2023) kemarin.