Tanah yang Masuk Tol Pekreng I di Kampar Berperkara Pidana, Bagaimana Kelanjutan Ganti Rugi?

TRIBUNPEKANBARU.COM, KAMPAR - Perkara pidana mewarnai proses pengadaan tanah untuk Tol Pekanbaru-Rengat Tahap I (Pekreng I) di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.   

Ada bidang tanah yang akan diganti rugi bersengketa dan berujung pidana. Bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) pada bidang tanah yang sama tumpang tindih.

Kepolisian Resor Kampar telah menetapkan tiga tersangka pemalsuan SKGR yang terbit tahun 2022 itu. 

Mereka Kepala dan Sekretaris Desa Tarai Bangun masing-masing berinisial AM dan EP, serta BI sebagai pemilik tanah. 

Sementara proses pengadaan tanah untuk tol sedang berjalan. Lantas, apakah perkara pidana ini akan menghambat proses tersebut?

Kepala Polres Kampar, AKBP. Ronald Sumaja yang dikonfirmasi melalui Kepala Satuan Reserse Kriminal, AKP Elvin Septian Akbar menolak berkomentar soal pengaruh perkara pidana terhadap kelanjutan pengadaan tanah tol.

"Itu sudah ranahnya BPN (Badan Pertanahan Nasional)," kata Elvin kepada Tribunpekanbaru.com , Selasa (13/2/2024).

Ia mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan BPN terkait pengadaan tanah. Tetapi, ia menyatakan, penanganan perkara ini memberi kepastian hukum.

"Yang jelas dengan perkara ini, bisa membuat terang sehingga kepastian hukum dapat tercapai," ujarnya. 

Sementara itu, Kepala BPN Kampar, Dedy Kurniawan menyatakan, pengadaan tanah tetap berjalan sesuai dengan tahapan yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. 

Menurut dia, bidang tanah yang masih berperkara diselesaikan di Pengadilan Negeri melalui konsinyasi. 

Proses di pengadilan dilakukan oleh Pelaksana Pengadaan.

"Adapun terkait adanya bidang tanah yang masih berperkara, Pelaksana Pengadaan akan melaksanakan konsinyasi ke Pengadilan Negeri," katanya. 

Tribunpekanbaru.com menanyakan penjelasannya ihwal konsinyasi di tengah perkara pidana yang berjalan. 

Perkara itu baru bergulir dan belum berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Dedy mengatakan, Pelaksana Pengadaan tidak masuk dalam substansi perkara pidana tersebut.

Ia pun mengarahkan pertanyaan itu diajukan ke pengadilan. 

Seperti diberitakan sebelumnya, Polres Kampar menetapkan Kepala Desa dan Sekretaris Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang. Mereka diduga memalsukan surat tanah.
 
Penetapan tersangka ini diumumkan oleh Kepala Polres Kampar, AKBP. Ronald Sumaja melalui Kepala Satuan Reserse Kriminal, AKP. Elvin Septian Akbar, Senin (12/2/2024).

Ada tiga orang yang ditetapkan tersangka. Selain Kades berinisial AM dan Sekdes EP, satu lainnya berinisial BI. Elvin mengatakan, penetapan tersangka ini setelah gelar perkara yang diadakan Senin (12/2).

Ia menjelaskan perkara ini bergulir berdasarkan laporan yang diterima dari seorang warga. Laporan itu mengadukan lahan miliknya seluas 1 hektare diserobot oleh pihak lain. 

Seorang warga bernama Salikin Moenits yang menduga lahan miliknya seluas 1 hektare diserobot oleh pihak lain lapor ke pihak kepolisian.

Menurut Elvin, Salikin baru mengetahui lahannya diserobot saat menghadiri undangan musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk Jalan Tol Pekanbaru-Rengat Tahap I (Pekreng I). 

Musyawarah itu digelar pada Jumat (1/12/2023) lalu. Pada musyawarah itu, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kampar memberitahu Salikin bahwa surat tanah tumpang tindih. 

Menurut Elvin, pada bidang dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Ummy Salamah, istri Salikin juga terbit Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Gunawan Saleh. SKGR di Desa Tarai Bangun itu diterbitkan pada 2022.

BI merupakan pemilik lahan dengan alas hak SKGR itu. Setelah mengetahui lahannya diserobot, Salikin pun melapor ke Polres Kampar. 

Setelah dilakukan penyelidikan, polisi menemukan sejumlah bukti yang menunjukkan adanya pemalsuan surat dalam SKGR yang diajukan Gunawan Saleh.

( Tribunpekanbaru.com / Fernando Sihombing )