Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Disorot Bank Dunia, Waspada Defisit APBN

TRIBUNPEKANBARU.COM - Bank Dunia mengingatkan Indonesia agar hati-hati terhadap ambang batas defisit anggaran, jika akan merealisasikan progam pasangan nomor 2 Prabowo-Gibran.

Menanggapi langkah pemerintah yang mulai membahas dan memasukkan program makan siang gratis dalam RAPBN 2025, Country Director World Bank Indonesia dan Timor-Leste Satu Kahkonen mengatakan, berbagai program yang akan dijalankan oleh pemerintahan mendatang harus berlandaskan anggaran belanja yang tepat.

Penganggaran program-program pemerintahan pun menurutnya juga harus memperhitungkan kemampuan kas negara, dalam hal ini terkait dengan aspek pendapatan dan pembiayaan negara.

"Jadi segala rencana program harus dipersiapkan dan juga secara anggaran siap," katanya ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (27/2/2024).

Dengan pertimbangan tersebut, Bank Dunia berharap, pemerintah dapat mematuhi batas defisit anggaran yang telah ditetapkan, atau setinggi-tingginya sebesar 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka menanggapi peringatan Bank Dunia soal program makan siang gratis yang diusungnya bersama Prabowo Subianto. 

"Ya, terima kasih untuk masukannya," kata Gibran saat di Balai Kota Solo, Rabu (28/2/2024).

"Yang namanya program visi-misi kan pasti sudah didiskusikan. Tapi tidak bisa dipaparkan sekarang, aku masih Wali Kota," imbuhnya.

Pembahasan program makan siang gratis dalam RAPBN 2025 Terkait dengan anggaran makan siang gratis sebesar Rp 15.000 per anak imbuhnya, dimungkinkan akan berubah melihat dinamika usulan masyarakat.

"Nanti akan didiskusikan lagi. Jika ada masukan dari warga akan dievaluasi lagi ya," pungkasnya.

Apa itu program makan gratis

Makan siang gratis menjadi salah satu program yang dijanjikan pasangan calon presiden-wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka jika mereka terpilih memimpin Indonesia.

Dalam debat kelima Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 pada Minggu (4/2/2024), Prabowo pernah menyatakan tujuan dari pemberlakuan program makan siang gratis.

Makan siang gratis untuk mengatasi beragam persoalan Menurutnya, kebijakan ini mampu mengatasi angka kematian ibu hamil, anak kurang gizi, stunting, menghilangkan kemiskinan ekstrem, serta menyerap hasil panen petani dan nelayan.

Makan gratis juga diyakini meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga dapat mengatasi masalah dalam perbaikan kualitas hidup rakyat Indonesia. Program makan siang gratis tersebut nantinya ditujukan bagi siswa sekolah, santri di pesantren, ibu hamil, dan anak balita.

Berikut jumlah orang dari setiap kelompok yang akan mendapatkan makan siang dan susu gratis dari Prabowo-Gibran: Pra-SD (anak usia dini): 30 juta anak SD: 24 juta murid SMP: 9,8 juta murid SMA dan SMK: 10,2 juta murid Santri di pesantren: 4,3 juta santri Ibu hamil: 4,4 juta orang Total jumlah orang yang akan dapat makan siang dan bantuan gizi gratis sebanyak 82,9 juta orang.

Penerima akan mendapatkan bantuan gizi berupa makan dan susu gratis untuk menciptakan generasi sehat, cerdas, terambil, berdaya saing, dan produktif. Untuk menjalankan program ini, pihak Prabowo-Gibran akan membentuk badan nasional terpusat sebagai pelaksana.

Badan ini akan berkoordinasi dengan badan tingkat provinsi dan kabupaten, serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan koperasi sebagai penyedia produk lokal. Anggaran makan siang gratis senilai Rp 400 triliun Selain itu, pelaksanaan program tersebut akan didukung dan didampingi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno mengatakan, program makan siang gratis akan direalisasikan dengan anggaran senilai Rp 400 triliun. Menurutnya, anggaran tersebut bisa diperoleh dalam waktu 2-3 bulan setelah Prabowo menjabat sebagai presiden Indonesia. Untuk mewujudkannya, pihaknya akan meningkatkan rasio perpajakan Indonesia agar bisa mengimbangi negara tetangga.

Selain itu, upaya lain yang dilakukan berupa pengurangan jumlah subsidi yang tidak terlalu dibutuhkan, seperti subsidi bahan bakar.

( Tribunpekanbaru.com )