Pemkab Siak Komitmen Terhadap Pelayanan Publik Tanpa Pungli

TRIBUNPEKANBARU.COM, SIAK - Pemkab Siak menargetkan menjadi pemerintah daerah dengan standar layanan publik terbaik di Indonesia.

Kota pelayanan publik terbaik di dunia seperti Shanghai, Georgia dan Azerbaijan menjadi standar percontohannya.

“Infrastruktur pelayanan publik sudah sangat baik, dan pembinaan SDM harus terus kita upgrade agar kualitas pelayanan kita semakin baik,” kata Sekdakab Siak, Arfan Usman, Jumat (31/5/2024).

Salah satu yang menjadi poin penting adalah antisipasi pungutan liar (Pungli). Arfan menyebut pelayanan publik di kabupaten Siak bebas Pungli dan akan mendapatkan sanksi pidana bagi petugas yang melakukannya.

“Kami telah menekankan ini pada monitoring dan evaluasi kegiatan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPPL) Saber Pungli Kabupaten Siak,” katanya.

Pihak yang terlibat dalam UPP ini adalah Kepolisian, Kejaksaan, TNI, Inspektorat dan Satpol PP. Arfan menjamin komitmen Pemkab Siak memberikan pelayanan publik terbaik, bersih, akuntabel dan bebas Pungli.

“Menyadari itu pula kita membentuk Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPPL) Kabupaten Siak,” katanya.

Dasar pembentukannya adalah Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).

Saber Pungli ini merupakan tindak lanjut dari cita-cita pemerintah untuk memberantas praktik pungutan liar dari tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Selain itu, Saber Pungli Kabupaten Siak diketuai oleh Wakapolres Kompol Ade Zaldi dan Wakil Ketua Kepala Inspektorat Siak Faly Wurendarasto.

“Kita terus melakukan evaluasi dan pelaksanaan pencegahan secara dini Pungli pada sektor-sektor pelayanan publik,” katanya.

Ssmentara itu, Kompol Ade Zaldi meminta agar UPPL ini dioptimalisasi demi mencapai tujuan pelayanan publik yang bersih. Pihaknya meminta agar semua pihak saling berkoordinasi dalam pencegahan.

“Jangan saling menutupi permasalahan yang timbul ulah oknum-oknum yang mengambil pungutan liar kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan,”
katanya.

Kepala Inspektorat Faly Wurendarasto, mengatakan pihaknya telah menyosialisasikan antisipasi Pungli di 4 kecamatan.

Selain itu juga telah terbentuk komitmen bersama para penghulu kampung sekecamatan Kandis, Sungai Apit, Tualang dan Lubuk Dalam untuk anti Pungli.

"Perlunya dan pentingnya sosialisasi penanganan dan pencegahan pemungutan liar ini secara awal di sektor-sektor satuan kerja yang memiliki langsung pelayanan publik kepada masyarakat, seperti Perangkat Pemerintahan Kampung, Dinas Kenpendudukan dan Pencatatan Sipil, Unit Pelayanan Kesehatan, sekolah-sekolah dan lain-lain,” katanya.

Faly Wurendarasto juga menyebut bahaya Pungli dan dampak buruk yang dirasakan masyarakat. Karena itu pihak-pihak terkait harus miliki komitmen kuat dan menyatukan persepsi pentingnya pencegahan Pungli. (tribunpekanbaru.com/mayonal putra)