Penggunaan Jet Pribadi oleh Kaesang Pangarep, KPK : Tolong Dong Itu Informasi Diklarifikasi

TRIBUNPEKANBARU.COM - Kaesang Pangarep harus mengklarifikasi terkait informasi ia menggunakan jet pribadi saat berpergian ke Amerika Serikat.

Klarifikasi disampaikan ke Direktorat Pelaporan Gratifikasi. Dengan demikian akan jelas informasi yang telah tersebar luas di media massa

Perintah klarifikasi tersebut disampaikan oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ).

Pihak KPK langsung bereaksi kabar yang menyebutkan Kaesang Pangarep dan istrinya menggunakan jet pribadi ke luar negeri.

Pemberitaan semakin massif karena hingga kini belum ada klarifikasi yang dilakukan.

KPK kemudian meminta Direktorat Pelaporan Gratifikasi untuk segara pertanyakan ke Kaesang Pangarep soal penggunaan jet pribadi.

 Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memerintahkan Direktorat Pelaporan Gratifikasi untuk meminta klarifikasi dari putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep menyangkut dugaan fasilitas jet Gulfstream G650ER.

Kaesang tengah menjadi sorotan karena bepergian ke Amerika Serikat (AS) menggunakan pesawat jet senilai miliaran rupiah yang disebut milik perusahan game online Garena, perusahaan di bawah naungan Singapura Sea Limited.

“Pimpinan sendiri sebenarnya sudah memerintahkan Direktur Gratifikasi, tolong dong itu informasi-informasi dari media itu diklarifikasi,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (27/8/2024).

Alex mengatakan, pihaknya berprinsip semua orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.

Karena itu, ia meminta pihak Direktorat Pelaporan Gratifikasi tidak ragu meminta klarifikasi. Sebab, tindakan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan tugas KPK.

Di sisi lain, persoalan dugaan fasilitas jet pribadi itu tengah menjadi perhatian dan memicu rasa keprihatinan publik.

“Tapi jangan sampai pertanyaan masyarakat itu menggantung, ini apa ini kejadiannya, apakah masuk gratifikasi? Siapa yang memberikan fasilitas itu dan sebagainya, harus clear,” ujar Alex.

Mantan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tersebut mengatakan, KPK tetap bisa meminta klarifikasi meskipun Kaesang bukan penyelenggara negara.

Adapun Kaesang diketahui hanya menduduki jabatan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan pimpinan sejumlah perusahaan.