Pemko Pekanbaru
Super Hub Pemko Pekanbaru

Kabinet Prabowo Gibran

Baru Dilantik Jadi Menteri HAM, Sudah Minta Anggaran Rp 20 Triliun, Ini Klarifikasi Natalius Pigai

Natalius Pigai akhirnya memberikan penjelasan mengenai permintaannya terkait anggaran Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) sebesar Rp 20 triliun.

Editor: Muhammad Ridho
Tribunnews
Baru Dilantik Jadi Menteri HAM, Sudah Minta Anggaran Rp 20 Triliun, Ini Klarifikasi Natalius Pigai 

"Akan dipimpin oleh Putra Indonesia berkelas dunia bidang HAM. Dan ini Icon Indonesia di Panggung HAM dunia bahkan satu satu ya di dunia.

2. KADARHAM membangun kesadaran HAM di 78 Ribu Desa dan lain-lain, masih banyak lagi," tandasnya. 

Natalius Pigai Bakal Dipanggil DPR 

Buntut pernyataannya, Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, mengatakan pihaknya akan menggelar rapat dengan Natalius Pigai pada pekan depan.

Willy menyebut, Komisi XIII DPR akan bertanya kepada Natalius Pigai soal permintaan kenaikan anggaran Kementerian HAM menjadi Rp 20 triliun.

"Menteri HAM kita akan undang hari Senin (28/10/2024). Nanti kita tanya sama, Pak (Natalius)," kata Willy di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Dia menilai, rencana menaikan anggaran sebesar Rp 20 triliun untuk tahun 2025 tidak memungkinkan. 

Sebab, sejauh ini belum ada pembahasan mengenai anggaran pendapatan belanja negara (APBN) Perubahan.

"Kalau saya melihat, belum (memungkinkan untuk tahun 2025) ya , karena apa, APBNP belum akan dibahas. Kan anggaran (untuk 2025) sudah diketok," ujar Willy.

Willy menjelaskan, pihaknya akan mengundang Natalius Pigai sekaligus perkenalan dengan anggota Komisi XIII.

"Nanti kan baru perkenalan. Toh Mereka juga masih proses institusionalisasi. Kementerian HAM, walaupun kemarin ada dirjennya, sekarang kan jadi kementerian," ucapnya.

Sebelumnya, Pigai meminta kenaikan anggaran sebesar Rp 20 triliun untuk Kementerian HAM.

Hal itu disampaikan Pigai dalam sambutan di hadapan Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra serta para jajaran menteri Kementerian Hukum, Gedung Pengayoman Kemenkum RI, Jakarta Selatan, Senin (21/10/2024).

"Tim transisi, rombak itu anggaran. Rombak itu, dari Rp 20 triliun cuma Rp 64 miliar, enggak bisa." 

"Tidak tercapai dengan visi Presiden RI Prabowo Subianto," ucap Pigai. 

Halaman 2 dari 4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved