Dispora Riau Bahas Implementasi RAD Layanan Kepemudaan Bersama Dispora Kabupaten/Kota

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Setelah menggelar rapat bersama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Riau, Dispora Riau juga menggelar rapat dengan Dispora Kabupaten/ Kota yang ada di Riau. Pembahasan masih sama yakni Rencana Aksi Daerah (RAD) Layanan Kepemudaan.

"Kita juga sudah menggelar rapat dengan Dispora Kabupaten/Kota. Kita membahas soal RAD Layanan Kepemudaan ini," kata Plh Kadispora Riau, Helfandi SE MSi pada Tribunpekanbaru.com, Jumat (20/12/2024).

Rapat tersebut di digelar di Aula Dispora Riau, Jalan Sutomo, Pekanbaru. Rapat dipimpin Plh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dispora Riau Helfandi SE MSi didampingi Ketua Tim Kerja Kemitraan dan Penghargaan Pemuda Raja Dayang Suri SE MSi serta Ketua Tim Pemberdayaan Pemuda Said Masfiriadi Irmawan SE MSi dan staf bidang layanan kepemudaan lainnya.

Dikatakannya, sejauh ini Dispora Bengkalis yang sudah menjalankan RAD Layanan Kepemudaan. Namun ia berharap usai rapat tersebut, Dispora Kabupaten/ Kota lainnya juga mau menjalankan RAD Layanan Kepemudaan.

RAD Layanan Kepemudaan ini untuk meningkatkan indeks pembangunan pemuda (IPP) Provinsi Riau. 

Dikatakannya, tujuan RAD Layanan Kepemudaaan ini  untuk meningkatkan indeks pembangunan pemuda (IPP) Provinsi Riau. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah alat untuk menggambarkan kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia.

IPP terdiri dari 15 indikator yang dikelompokkan ke dalam lima domain, yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, gender dan diskriminasi.

"IPP dapat menjadi acuan untuk kebijakan dan strategi pembangunan pemuda di Indonesia. Selain itu, IPP juga dapat menjadi acuan untuk koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan kepemudaan," ujarnnya.

Lebih lanjut ungkap Helfandi pada 2023 lalu, Provinsi Riau memiliki jumlah Pemuda sebesar 24,03 persen (Statistik Pemuda Indonesia, 2023) dan mengalami peningkatan IPP sebesar 3 poin menjadi 55,17 dari 52,17 di tahun 2022.

Peningkatan capaian IPP tersebut ditopang oleh peningkatan yang signifikan pada domain Kesehatan dan Kesejahteraan dari 52,50 menjadi 63,50 pada tahun 2023

Tahun 2023 Bidang Kepemudaan menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Layanan Kepemudaan. Kemudian dibuatlah Peratuaran Gubernur (Pergub) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Layanan Kepemudaan.

Pergub ini mengalami perubahan karena terjadi perubahan pada matriks RAD dan lahirlah Pergub 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Pergub Nomor 19 Tahun 2023.

RAD ini melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) lintas sektor seperti Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora), Dinas Pendidikan ( Disdik), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Dinas Sosial (Dinsos) Bapedalitbang, Kesbangpol, Dinas Pariwisata (Dispar), Dinas Kebudayaan ( Disbud), PMD Capil, DLHK, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Disperindagkop dan UKM, Diskominfotik, DP3APKB, Dinas Perpustakaan dan Arsip (Dispersip). (*)