DPRD Pekanbaru Pastikan Pemko Siap Laksanakan Program Makan Bergizi Hingga Imbauan Penipuan

TRIBUNPEKANBARU.COM,PEKANBARU - Program makan bergizi gratis secara serentak dimulai Januari 2025 ini.

Termasuk halnya di Kota Pekanbaru.

Namun untuk memastikannya pelaksanaannya tidak ada kendala, DPRD Pekanbaru selaku mitra kerja Pemko, akan ikut mengawasinya.

Langkah yang akan diambil, Komisi II DPRD Pekanbaru akan memanggil mitra kerjanya untuk dilaksanakan rapat kerja.

Ketua Komisi II DPRD Pekanbaru Zainal Arifin SE MH menjelaskan, setidaknya ada 4-5 OPD lagi yang belum dipanggil untuk rapat dengar pendapat, berkaitan dengan pelaksanaan makan bergizi gratis ini.

Di antaranya Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi UMKM dan lainnya.

"Kita perlu tahu rencana kerja (Renja) OPD ini untuk tahun 2025. Termasuk anggaran yang diplot, apakah sesuai, atau memang terlalu banyak seremonialnya. Ini yang perlu kita ketahui," tegas Zainal Arifin kepada Tribunpekanbaru.com, Kamis (2/1/2025).

Pelaksanaan makan siang gratis yang menjadi program pemerintah pusat di Kota Pekanbaru, startnya di awal Januari ini harus baik.

Makanya untuk mitra kerja Komisi II seperti Dinas Pertanian yang berhubungan dengan titik-titik ladang bahan pokok, Dinas Ketahanan Pangan yang berhubungan dengan kesiapan bahan pokok, Dinas UMKM yang berhubungan dengan kesiapan pelaku usaha untuk menyiapkan kebutuhan makan siang gratis.

"Jadi, semuanya sangat berhubungan. Kita akan lihat bagaimana kesiapan OPD ini" sebutnya.

Secara umum, Komisi II DPRD mengharapkan, semua OPD terkait pelaksanaan makan siang gratis ini, harus sudah siap melaksanakannya.

"Kita juga akan kawal program ini, dengan terus berkoordinasi dengan Pemko Pekanbaru," janjinya.

Baca juga: Dilema Kebijakan Makan Bergizi Gratis, Antara Pengentasan Stunting dan Peluang Korupsi

Baca juga: Awal Tahun DPRD Pekanbaru Panggil Sejumlah OPD Mitra Kerja untuk Pelaksanaan Makan Siang Gratis

Waspada Penipuan

Kalangan DPRD Pekanbaru mengimbau semua pengusaha katering, mewaspadai penipuan atas nama lembaga pemerintah, termasuk OPD yang menjanjikan kerjasama program makan siang bergizi gratis untuk anak-anak sekolah.

Kejadian yang menimpa puluhan katering tertipu program makan siang gratis fiktif, hingga rugi puluhan juta rupiah di Jawa Timur belum lama ini, harus dijadikan pelajaran berharga.