RUGI Kepala Daerah yang Tak Ikut Retreat, Mendagri Beberkan Nasib Kader PDI Perjuangan

TRIBUNPEKANBARU.COM - Kepala Daerah yang tak ikut retreat di Magelang akan rugi karena momentum inib jarang ditemukan .

Kepala daerah akan bisa saling berkomunikasi untuk bertukar handphone dan bisa mengetahui bagaimana perencanaan dan pembangunan di daerah masing-masing

Tentu saja itu bisa jadi bahan percontohan atau bertukar informasi . Karena itu jelas sangat penting bagi kepala daerah untuk mengikuti retreat.

Baca juga: Pemerintah Tak Bisa Digertak, Kepala Daerah yang Tak Ikut Retreat Dinyatakan tak  Lulus 

Dikatakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sudah ada 17 kepala daerah yang berasal dari kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) baru bergabung dalam retret hari keempat, Senin (24/2/2025).

"Saya dengar tadi malam ada berapa? 17 kalau salah, teman-teman dari PDI-P. Kemudian, saya dengar juga hari ini ada yang mau bergabung," ujarnya saat ditemui di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Senin.

Dia lantas menegaskan kepada para kepala daerah yang baru bergabung bahwa retreat adalah acara kenegaraan yang memiliki manfaat besar.

Sebab, menurut Tito, dalam acara ini para kepala daerah diberikan pemahaman terkait integritas, leadership hingga manajerial.

Dengan acara ini, Tito mengatakan, banyak kepala daerah yang juga turut membangun relasi dan memberikan jaringan yang baik antar pimpinan daerah ke depannya.

"Dan itu mereka bisa saling tukar-tukar (nomor) handphone, bisa saling tahu orangnya. Ngerti chemistry, sudah mulai tahu yang ini yang lucu, yang ini sering suka joke, yang ini pendiam. Itu seperti itu yang sebenarnya nilai yang sulit untuk diukur ya, nah kalau yang tidak ada ya rugi, rugi mereka hilang kesempatan seperti ini," kata Tito.

Baca juga: Kader PDIP Ini Tetap Ikut Retreat, Bupati Lebak Abaikan Perintah Megawati

Dengan penambahan 17 kepala daerah yang baru bergabung, kini jumlah peserta retret berjumlah 467 orang.

Tito Karnavian mengatakan, siang nanti masih ada beberapa kepala daerah yang akan bergabung dalam kegiatan retreat tersebut.

Sebagai informasi, retret kepala daerah ini akan digelar selama delapan hari, terhitung 21-28 Februari 2025.

Beragam materi akan diberikan, mulai dari pemahaman program prioritas pemerintah, geopolitik, antikorupsi, hak asasi manusia, hingga pengelolaan keuangan daerah.

Jangan Gertak-gertak Pemerintah

Pemerintah tak bisa digertak-gertak. Kepala daerah yang tidak mengikuti retreat dipastikan tidak akan lulus. 

Karena retreat yang diikuti oleh kepala daerah merupakan kegiatan yang wajib dan tentu saja dinilai. 

Karena itu, kepala daerah yang tidak mengikuti retreat dipastikan tidak lulus. Pemerintah menyatakan bahwa tidak akan sama kepala daerah yang bergabung sejak awal dan yang bergabung pertengahan jalan.

Ketegasan itu disampaikan Mendagri menjawab adanya kepala daerah yang tak ikut retreat. 

Seperti halnya kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan. Atas perintah Megawati Soekarnoputri mereka diminta tak ikut retreat.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, pemerintah membuka diri kepada para kepala daerah kader PDI Perjuangan yang ingin ikut bergabung di kegiatan retreat di Magelang, Jawa Tengah, yang berlangsung sejak Jumat (21/2/2025).

Meskipun kegiatan sudah berjalan tiga hari, Tito mengaku akan tetap menerima para kepala daerah itu sebagai peserta retreat.

Baca juga: Ini Urusan Pemerintahan Tegas Jokowi soal Larangan Retreat oleh Megawati kepada Kepala Daerah PDIP

"Saya tahu dalam beberapa waktu ini akan ada lagi yang akan bergabung. Saya enggak akan sebutkan jumlahnya bergabung. Silakan, kita welcome masuk," katanya saat ditemui di Magelang, Jawa Tengah, Minggu (23/2/2025).

Namun, Tito menegaskan akan dilakukan penilaian berbeda kepada kepala daerah yang mengikuti retreat sejak hari pertama, dengan yang mengikuti retreat di tengah perjalanan.

55 Kader PDI-P Segera Ikuti Retret Kepala Daerah di Akmil Magelang

Sebab, kata dia, dalam pembobotan sisi kehadiran dijelaskan peserta harus menghadiri paling sedikit 90 persen kegiatan retreat. 

"Ya, kita akan bedakan dengan sertifikatnya. Yang 90 persen sertifikatnya lulus. Yang datang di tengah-tengah, kita berikan sertifikat, telah mengikuti. Telah mengikuti saja, enggak ada kata-kata lulusnya," imbuhnya.

Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengonfirmasi bahwa 55 kepala daerah dari PDI-P akan segera mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

"Ada kemungkinan, dalam waktu yang tidak terlalu lama, bergabung," ujarnya di lokasi retret pada Minggu (23/2/2025).

Bima tidak memerinci jadwal kedatangan dan jumlah pasti kepala daerah PDIP yang akan bergabung.

"Saya mendengar kemungkinan (masuk) bertahap, tapi jumlahnya kita tidak tahu," lanjutnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kepala daerah dari PDI-P untuk menunda mengikuti retreat di Akademi Militer yang dimulai pada Jumat (21/2/2025) kemarin.

Surat instruksi tersebut bernomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto oleh KPK.

"Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada tanggal 21 - 28 Februari 2025,” ujar Megawati dalam surat tersebut, Kamis (20/2/2025).

Megawati pun meminta kepada semua kepala daerah dari PDI-P yang sudah telanjur berangkat menuju ke lokasi agar berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.

Belakangan, sinyal para kader PDI-P yang hendak bergabung dalam acara retreat semakin kuat setelah pengurus DPP PDI-P Pramono Anung yang juga Gubernur DKI Jakarta bertolak ke Magelang, Sabtu (22/2/2025).

Ia datang ke Magelang untuk berkomunikasi dengan Kemendagri terkait penundaan retreat kepala daerah tersebut. Saat ini dari data PDI-P ada 55 kepala daerah dari kader mereka yang masih menunggu perintah DPP untuk mengikuti retreat.

Tentu saja setiap kepala daerah harus menghargai Presiden Prabowo Subianto sebagai panglima tertinggi. 

Undangan retreat adalah dari presiden. Jadi kepala daerah wajiba hadir, bukan patuh kepada partai. (*)

( Tribunpekanbaru.com )