Buntut Utang Rp 200 Miliar, Dewan Pekanbaru Minta Rombak Total Direksi PDAM, Segera Panggil Hearing

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Keberadaan Manajemen PT Tirta Siak yang mengelola air minum (PDAM) di Kota Pekanbaru ini, sudah sejak lama bermasalah.

Bahkan tiap tahun membebani APBD.

Ironisnya lagi, selain manajemen buruk, pelayanan air bersih selama ini, juga tidak sesuai dengan harapan.

Kondisi ini diperparah, perusahaan plat merah BUMD milik Pemko Pekanbaru ini, memiliki banyak utang.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyebutkan, utang PDAM kini sebanyak Rp 200 miliar.

Kondisi ini membuat heran Anggota Komisi II DPRD  Pekanbaru Rizky Bagus Oka.

Dia mendesak Pemko Pekanbaru untuk melakukan perombakan total terhadap manajemen BUMD, khususnya PDAM Tirta Siak yang punya utang dengan angka fantastis Rp 200 miliar.

Komisi II DPRD dalam waktu dekat akan memanggil hearing jajaran direksi PT Tirta Siak PDAM.

"Kok bisa utang sebanyak itu. Kami ingin tahu dengan jelas, bagaimana utang sebesar ini bisa terjadi. Siapa yang bertanggung jawab," tanyanya heran, Kamis (17/4/2025) kepada Tribunpekanbaru.com.

Disampaikan, jika kondisi ini seperti ini terus dan tidak ada langkah untuk penyelamatan, dipastikan BUMD ini di ambang kebangkrutan.

Ini terjadi karena semata-mata krisis tata kelola, yang tidak bisa ditolerir. Sehingga perlu dievaluasi menyeluruh terhadap direksi BUMD yang gagal.

“Bagi kami, ini bukan sekadar masalah keuangan. Tapi kepercayaan publik. Setiap rupiah yang dikelola BUMD adalah uang rakyat. Kalau manajemen gagal dan tidak transparan, maka langkah paling masuk akal adalah diganti total” sarannya.

Lebih dari itu, Politisi Gerindra ini juga mendorong dilakukan audit menyeluruh, serta membuka opsi pembubaran atau merger terhadap BUMD, yang tidak sehat secara bisnis maupun sosial.

“Harus ada strategi realistis untuk menyelamatkan BUMD dari kebangkrutan,” akunya.

Sangat ironi, kata Bagus Oka, jika BUMD dijadikan sebagai ruang kompromi untuk kepentingan politik, atau tempat parkir bagi pihak-pihak yang tidak kompeten.

Harusnya, BUMD seperti PDAM ini di huni kalangan profesional yang punya pengalaman dan visi membangun, bukan sekadar loyalitas politik.

“Kalau tidak berani rombak sekarang, maka pemerintah ikut bertanggung jawab atas kegagalan besar di depan mata. Ini saatnya memutus rantai ini," katanya lagi.

(Tribunpekanbaru.com/Syafruddin Mirohi)