Respon Keras Amnesty Internasional dan WALHI Jawab Pernyataan Prabowo soal LSM Dibiayai Asing

TRIBUNPEKANBARU.COM - Inilah tanggapan Amnesty Internasional dan Walhi terkait dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal LSM yang dibiayai asing untuk mengadu domba pihak-pihak di Indonesia.

Kedua LSM tersebut memberikan respon yang berbeda dan tentu saja menyoroti apa yang jadi persoalan Indonesia saat ini

Amnesty Internasional sendiri menyikapi soal masalah koruptor yang begitu kental di Indonesia. 

Dan korupsi itulah yang sejatinya jadi masalah di Indonesia. Sedangkan Walhi menilai dengan adanya LSM berarti masih ada masalah di Indonesia.

Baca juga: Cara Nonton RCTI Plus di Handphone, Nonton Live Indonesia vs China, Ini 5 Stasiun yang Menyiarkan

Pernyataan Prabowo

Tanggapan dua organisasi non-pemerintah mengenai pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto soal lembaga swadaya masyarakat (LSM) dibiayai asing untuk mengadu domba pihak-pihak di Indonesia.

Diketahui, hal tersebut disampaikan Prabowo dalam pidato Peringatan Hari Lahir Pancasila 2025 di Gedung Pancasila, Kompleks Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Senin (2/6/2025).

“Perbedaan jangan menjadi sumber gontok-gontokan. Ini selalu yang diharapkan oleh bangsa-bangsa asing, kekuatan-kekuatan asing yang tidak suka Indonesia kuat, tidak suka Indonesia kaya,” ujar Prabowo.

“Dengan uang, mereka membiayai LSM untuk mengadu domba kita,” lanjutnya.

Prabowo juga menyebut, pihak asing hanya mengeklaim sebagai pihak yang paling demokratis.

“Mereka katanya adalah penegak demokrasi, HAM, kebebasan pers, padahal itu adalah versi mereka sendiri,” tambahnya lagi.

Adapun dua LSM yang menanggapi pernyataan Prabowo tersebut adalah Amnesty International Indonesia dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi).

Tanggapan Amnesty International: Musuh Sebenarnya adalah Koruptor

Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid cara berpikir Prabowo mencerminkan pemimpin otoriter yang membuat narasi dengan tafsir tunggal sambil menyalahkan pihak lain.

Ia melanjutkan, pernyataan Prabowo menyiratkan bahwa pihak yang mengkritik atau oposisi dianggap sebagai musuh.

"Yang bersifat kritik oposisi, dianggap kelompok pengganggu dan musuh. Pernyataan seperti itu seperti meninggalkan sejarah," kata Usman, dilansir Kompas.com, Selasa (3/6/2025).

Sebagai informasi, Amnesty International sendiri merupakan jejaring LSM pemerhati hak asasi manusia (HAM) terkemuka di dunia.

Usman Hamid yang pernah menjadi Sekretaris Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan aktivis HAM Munir menyebut, musuh sebenarnya bangsa Indonesia adalah para elit politik yang menjadi koruptor.

Koruptor, kata dia, tak hanya sekadar mengambil uang rakyat, tetapi juga melakukan korupsi di segala bidang, termasuk merusak institusi demokrasi dan lingkungan hidup.

Baca juga: Klasemen Grup C usai Jepang Dikalahkan Australia 1-0, Indonesia Harus Menang Lawan China

"Musuh utama bangsa kita bukanlah LSM asing. Musuh utama bangsa kita dan yang melumpuhkan negara kita adalah elit-elit politik yang terlibat korupsi," kata dia.

"Korupsi hukum yang mengutak-atik hukum demi kepentingan kekuasaan diri para elit. Korupsi moral yang merusak kepentingan bangsa dan negara menjadi kepentingan keluarga, anak, menantu, cucu, dan kroni. Semua ini dikerjakan oleh elit-elit politik yang korup," ucap Usman. 

Hal inilah, kata Usman, yang seharusnya diingat Prabowo jika merujuk pada konteks Hari Lahir Pancasila.

Sebab, peramu Pancasila sekaligus Presiden Pertama RI, Soekarno, pernah berpesan bahwa perjuangan di masa depan akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri.

"Kalau pidato Pancasila, maka sebaiknya ingat peramunya, Soekarno, yang pernah bilang, 'Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri'," tandas Usman.

Tanggapan WALHI: Selama LSM Ada, Artinya Negara Belum Bertindak Adil pada Rakyat

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Zenzi Suhadi, menegaskan bahwa keberadaan LSM mencerminkan masih adanya ketidakadilan dalam kebijakan negara terhadap rakyat.

Ia menegaskan, LSM tak akan pernah hilang selama negara belum menunjukkan keberpihakan yang nyata pada kesejahteraan publik.

“LSM ini akan bubar sendiri kalau negara dalam mengambil kebijakan itu me-address kesejahteraan rakyat, menghilangkan ketidakadilan, menciptakan kesejahteraan bagi rakyat, maka LSM itu enggak akan relevan,” ujar Zenzi kepada wartawan di Jakarta Pusat, Kamis (5/6/2025), diwartakan Tribunnews.

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai tanggapan atas tudingan Presiden Prabowo Subianto yang menilai ada LSM dibiayai asing untuk mengadu domba rakyat Indonesia.

Zenzi menilai tuduhan itu keliru dan menyesatkan.

Menurut Zenzi, kehadiran LSM justru menjadi penanda bahwa negara belum sepenuhnya hadir untuk menyelesaikan persoalan rakyat secara adil dan menyeluruh.

“Jadi, selama LSM ada, itu artinya negara belum bertindak adil terhadap rakyat, terhadap negara sendiri,” lanjutnya.

Zenzi menambahkan, dalam sistem demokrasi, peran LSM sangat penting untuk menjembatani jarak antara rakyat dengan pengambil kebijakan.

LSM tidak hanya hadir untuk mengkritik, tetapi juga sebagai wadah koreksi terhadap arah kebijakan negara.

“Langkah korektif terhadap kebijakan negara, melahirkan substansi, substantif alternatif bagi negara, kepentingannya untuk bangsa, untuk negara ini sendiri,” tegas Zenzi.

WALHI juga menilai bahwa justru peran lembaga masyarakat sipil sangat krusial untuk memastikan kebijakan negara tidak berpihak pada kepentingan elit semata, melainkan mengutamakan keadilan ekologis dan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pernyataan Zenzi ini mempertegas posisi WALHI sebagai salah satu LSM yang konsisten mengawal demokrasi, keadilan sosial, serta perlindungan lingkungan di tengah dinamika politik nasional yang belakangan menyoroti keberadaan organisasi masyarakat sipil.

Tentu saja apa yang jadi persoalan di Indonesia sejatinya bisa menjadi buah pikir semua rakyat.

Karena kekuatan negara ada pada rakyat. Jadi harusnya kritikan diberikan untuk membangun bukan menjatuhkan. (*)