Rabu, 29 April 2026
Pemko Pekanbaru
Super Hub Pemko Pekanbaru

DPRD Pekanbaru

Hasil Pertemuan Pansus Penyertaan Modal BPR DPRD Pekanbaru Dengan OJK Riau

Hasil pertemuan Pansus BPR DPRD Pekanbaru, dengan OJK Riau awal pekan kemarin, menghasilkan beberapa catatan penting.

Penulis: Syafruddin Mirohi | Editor: Ariestia
Tribunpekanbaru.com/Syafruddin Mirohi
MODAL DAERAH - Pertemuan Pansus Penyertaan Modal BPR DPRD Pekanbaru, dengan OJK Riau membahas dan mendalami rencana penyertaan modal daerah, di Kantor OJK Riau di Kota Pekanbaru, belum lama ini. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Hasil pertemuan Pansus Bank Perkreditan Rakyat (BPR) DPRD Pekanbaru, dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Riau awal pekan kemarin, menghasilkan beberapa catatan penting.

Ketua Pansus Penyertaan Modal BPR DPRD Pekanbaru Madani, Rizky Bagus Oka menjelaskan, bahwa OJK Riau menyampaikan sejumlah catatan penting kepada Pansus.

Termasuk, standar minimal yang harus dipenuhi BPR Pekanbaru Madani.

Seperti tingkat kecukupan modal, rasio kredit bermasalah (NPL), kepatuhan terhadap prinsip Good Corporate Governance (GCG), serta kesiapan manajemen dalam menghadapi tantangan digitalisasi keuangan.

"Mereka (OJK Riau) menyambut baik inisiatif Pansus yang mengutamakan aspek pengawasan dan akuntabilitas dalam setiap proses penyertaan modal. OJK mendorong agar Pemda dan DPRD memastikan adanya Perda yang jelas serta mekanisme monitoring dan evaluasi berkala, terhadap penggunaan dana penyertaan," kata Bagus Oka kepada Tribunpekanbaru.com, Jumat (4/7/2025).

Dalam pertemuan yang dihadiri langsung Kepala OJK Riau Triyoga Laksito, serta Kepala Inspektorat Kota Pekanbaru Iwan Simatupang, menjadi momentum strategis untuk menggali informasi teknis dan temuan, hasil pengawasan OJK terhadap BPR Pekanbaru Madani.

Khususnya, menyangkut kesehatan keuangan, kepatuhan terhadap regulasi, serta tata kelola perusahaan.

Ditekankan, untuk penyertaan modal tidak hanya berorientasi pada penambahan aset daerah.

Tapi juga bertujuan menciptakan lembaga keuangan mikro daerah yang sehat, profesional, dan berpihak pada pelaku usaha kecil.

“Perlu diketahui, kami ingin memastikan dana rakyat yang akan disuntikkan ke BPR, benar-benar dikelola dengan prinsip kehati-hatian dan berdampak langsung pada sektor produktif. Karenanya kami meminta OJK membuka informasi teknis secara objektif dan memberikan panduan pola tata kelola BPR yang baik,” tambah Politisi Gerindra ini lagi.

Lebih dari itu, masih keterangan Bagus Oka, pertemuan bersama OJK Riau menjadi bagian dari rangkaian kajian komprehensif, yang dilakukan DPRD Pekanbaru sebelum mengambil keputusan strategis mengenai penyertaan modal ke BPR.

"Pansus akan melanjutkan diskusi lintas sektor, guna memastikan aspek regulasi, kesiapan kelembagaan, dan dampak ekonomi benar-benar diperhitungkan secara matang dan baik," janjinya. (Tribunpekanbaru.com/Syafruddin Mirohi)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved