Negara Dirugikan Rp 100 Triliun Setiap Tahun dari Praktik Beras Oplosan, Prabowo : Saya Tak Terima

TRIBUNPEKANBARU.COM - Syok dengan jumlah kerugian negara Rp 100 triliun oleh praktik curang beras oplosan setiap tahunnya, Presiden Prabowo Subianto mengaku tak terima.

Ia meminta agar kasus itu diusut tuntas. Prabowo meminta Kejagung, Kapolri untuk menyelidiki kasus beras oplosan tersebut .

Prabowo merasa telah dikhianati dan rakray indonesia telah dikhianati oleh praktik curang.

Parahnya lagi menurut Prabowo, praktik beras olposan yang rugikan negara Rp 100 triliun setiap tahun, hanya dinikmati 4 sampai 5 kelompok usaha.

Baca juga: Nasib Totok yang Jual Istri di Medsos, Lalu Berhubungan Intim Bertiga, Dapat Uang untuk Kebutuhan

Hal itu menurut Prabowo harus menjadi catatan penting bagi Kejagung dan Kapolri. Ia minta kasusnya diusut, ditindak.

Ya, dalam sbeuah pengantarnya, Presiden Prabowo Subianto menanggapi serius kasus beras oplosan yang merugikan negara hingga Rp 100 triliun setiap tahun. Menurutnya, praktik itu hanya menguntungkan empat sampai lima kelompok usaha.

"Saya minta Jaksa Agung sama Kapolri, usut dan tindak. Ini pidana. Dan saya dapat laporan, kerugian yang dialami oleh ekonomi Indonesia, kerugian oleh bangsa Indonesia, adalah Rp100 triliun tiap tahun," ujar Prabowo dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (22/7/2025).

Ia menyinggung upaya pemerintah yang bersusah payah mencari pemasukan negara, sementara kerugian dari praktik beras oplosan justru sangat besar.

"Menteri Keuangan, (padahal) kita setengah mati cari uang. Setengah mati. (Dari) pajak ini-lah, biaya cukai ini-lah, dan sebagainya. Rp 100 triliun kita rugi tiap tahun, dinikmati oleh hanya 4-5 kelompok usaha, saudara-saudara," ucap Prabowo.

Ia menyebut tindakan itu sebagai bentuk pengkhianatan terhadap bangsa dan rakyat. Menurutnya, oplos beras juga membuat Indonesia sulit bangkit.

"Saya tidak terima. Saya disumpah di depan rakyat untuk memegang teguh undang-undang dasar. Dan menjalankan segala perundang-undangan dan peraturan yang berlaku," tegasnya.

Prabowo menginstruksikan aparat penegak hukum segera bertindak.

"Saya perintahkan Kapolri dan Jakarta Agung, usut! Tindak! Kalau mereka kembalikan Rp 100 triliun itu oke. Kalau tidak, kita sita itu, penggiling-penggiling padi yang brengsek itu," katanya.

Kasus ini mencuat setelah Menteri Pertanian Amran Sulaiman membeberkan temuan beras oplosan yang dikemas ulang sebagai beras premium. Produk tersebut beredar di sejumlah minimarket dan supermarket besar.

“Iya, beredar. Supermarket beredar. Itu kami ambil sampel dari sana semua,” ujar Amran kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (2/7/2025) seperti dikutip dari Antara.