LUAR BIASA, Setahun, 580 Anggota DPR RI Habiskan Uang Rp 340 Miliar Hanya untuk Tunjangan Perumahan

TRIBUNPEKANBARU.COM - Luar biasa. Hanya satu tahun saja, sebanyak 580 anggota DPR RI menghabiskan uang rakyat sebanyak Rp 340 miliar hanya untuk tunjangan perumahan saja.

Jumlah tersebut dikalikan dari masing-masing anggota dewan yang mendapatkan tunjangan Rp 50 juta yang dikalikan 12 bulan yang hasilnya Rp 600 juta per orang.

Besarnya uang yang dihabiskan anggota dewan tentu saja sangat mencengangkan. Sebegtiu banyak uang yang dikeluarkan negara hanya untuk memberikan kenyamanan bagi seorang anggota dewan.

Baca juga: Siswa SMKN Kota Serang Kritis, Terjatuh dari Motor usai Diduga Dipukul Pakai Helm oleh Polisi

Lantas, pertanyaannya apakah tunjangan tersebut benar-benar dipakai untuk perumahan?

Habiskan Rp 340 miliar per Tahun

Anggota DPR periode 2024-2029 mendapatkan tunjangan perumahan sebesar Rp 50 juta setiap bulannya.

Aturan terkait tunjangan perumahan tersebut diatur dalam Surat Sekjen DPR RI Nomor B/733/RT.01/09/2024 Tahun 2024.

Tunjangan perumahan sebesar Rp 50 juta diberikan karena anggota DPR periode 2024-2029 tidak lagi mendapatkan rumah dinas.

Rumah dinas anggota DPR yang terletak di kawasan Kalibata dan Ulujami, Jakarta, dinilai sudah tidak layak huni dan diserahkan kepada Kementerian Sekretariat Negara (Kemenstneg).

Jika berhitung, seorang anggota DPR dapat mengantongi sebesar Rp 600 juta hanya dari tunjangan perumahan. Angka tersebut didapatkan dari Rp 50 juta yang dikalikan 12 bulan.

Adapun anggota DPR periode 2024-2029 berjumlah 580. Jika angka tersebut dikalikan tunjangan perumahan sebesar Rp 600 juta per tahun, maka anggaran yang dikeluarkan berjumlah Rp 348 miliar.

Perhitungan Matang

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, tunjangan perumahan sebesar Rp 50 juta per bulan telah melewati perhitungan matang.

"Hal tersebut sudah menjadi satu hal yang kami kaji dengan baik dan merupakan hal yang sudah dikaji untuk 580 anggota DPR yang datang dari 38 provinsi," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (22/8/2025).

Dengan tunjangan sebesar Rp 50 juta itu, anggota DPR yang tidak lagi mendapatkan rumah dinas dapat menyewa rumah yang berada di sekitaran Senayan, Jakarta.

"Hal tersebut sudah menjadi satu hal yang kami kaji dengan baik dan merupakan hal yang sudah dikaji untuk 580 anggota DPR yang datang dari 38 provinsi. Namun apa yang menjadi aspirasi dan masukan dari masyarakat akan kami sangat perhatikan," ujar Puan.

Tidak Dapat Tunjangan Perumahan Setelah Oktober 2025

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengeklaim, anggota DPR tidak akan menerima tunjangan perumahan sebesar Rp 50 juta per bulan lagi setelah Oktober 2025.

Baca juga: Instagram DPR RI Meledak, Satu Postingan Tembus 17 Ribu Komentar, Isinya Hujatan

Dasco mengatakan, uang Rp 50 juta per bulan itu hanya akan mereka terima pada rentang Oktober 2024 sampai Oktober 2025.

"Jadi, setelah Oktober 2025, setelah bulan Oktober 2025, anggota DPR itu tidak akan mendapatkan tunjangan kontrak rumah lagi," ujar Dasco, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (26/8/2025).

Dasco menyampaikan, tunjangan perumahan selama Rp 600 juta untuk 12 bulan tersebut akan dipakai untuk kontrak rumah selama lima tahun atau selama periode 2024-2029.

"Jadi saya ulangi, bahwa anggota DPR itu menerima tunjangan perumahan setiap bulannya sebesar Rp 50 juta dari bulan Oktober 2024 sampai dengan bulan Oktober 2025, yang mana uang tersebut akan dipakai untuk kontrak rumah selama masa jabatan anggota DPR lima tahun, yaitu selama 2024 dan sampai dengan 2029," ujar Dasco.

"Jadi, itu diangsur dari Oktober 2024 sampai Oktober 2025, jadi setahun setiap bulannya Rp 50 juta yang akan dipakai untuk biaya kontrak selama lima tahun," sambung Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu.

Dengan demikian, kata Dasco, jika publik melihat daftar tunjangan anggota DPR pada November 2025 maka angka Rp 50 juta per bulan itu tidak akan ada lagi.

Serbu Akun IG DPR RI

Tembus 17 ribu komentar, akun Instagram DPR RI banjir kritik dan caci maki dari warganet.

tentu saja itu terkait dnegan kabar soal tunjangan bagi anggota DPR RI yang nilainya sampai Rp 100 juta.

Kabar yang kemudian direspon negatif oleh banyak orang yang berujung aksi demonstrasi di gedung DPR RI pada Senin 25 Agustus 2025.

Aksi demo itu diikuti pelajar, ojol dan maysrakat umum dan berakhir ricuh.

Nah, selain melakukan demo protes atas tunjangan anggota DPR RI, ternyata publik juga menyerbu akun IG DPR RI. Hasilnya, sebanyak 17 ribu komentar ditinggalkan netizen di akun IG DPR RI.

Dan bisa ditebak, isi komentar tersebut mengkritisi, menghujat sampai hal yang negatif yang disampaikan ke DPR RI.

bahkan saat dibuka di PC, tertulis jika komen dibatasi. Artinya sudah begitu banyak komentar yang masuk yang bisa saja membuat IG DPR RI meledak

Berikut ini sejumlah komentar netizen

- Kayaknya DPR gak peduli hate comment, yang penting 3juta /hari

- FUNGSI DPR ?

- Report gak sih akunya

- 3 juta x 26 hari. Miris kualitas anggota dewan kita

- DEWAN MENYENGSARAKAN RAKYAT

- Mkan beras 12 juta/bulan. itu perut atau apa

- DPR itu apasih? sejenis hama ya

- HISAN AKHIRAT MENUNGGUMU

Lengkapnya cek di sini

Inilah Rincian Kemewahan Anggota DPR RI

Isu gaji dan tunjangan fantastis anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memicu sorotan publik hingga memicu massa bergerak dalam demo 25 Agustus 2025 kemarin.

Massa marah melihat gaji dan tunjangan fantastis anggota DPR, sedangkan rakyat hidup dalam ekonomi yang kian sulit.

Kemarahan rakyat ini bermula dari isu gaji anggota DPR naik hingga Rp 100 juta per bulan atau menjadi Rp 3 juta per hari, ditambah dengan tunjangan rumah Rp 50 juta per bulan.

Namun, anggota DPR ternyata tidak hanya mendapatkan tunjangan perumahan, tetapi juga fasilitas kredit mobil hingga Rp 70 juta per periode.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengungkap bahwa penghasilan wakil rakyat bahkan bisa mencapai sekitar Rp 230 juta per bulan atau Rp 2,8 miliar per tahun.

Rincian Komponen Gaji DPR

Berdasarkan data daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) DPR 2023–2025, negara harus menyiapkan Rp 1,6 triliun untuk membayar gaji dan tunjangan 580 anggota DPR sepanjang 2025, naik dari Rp 1,2 triliun pada 2023 dan Rp 1,18 triliun pada 2024.

Jika dibandingkan, pendapatan anggota DPR 42 kali lipat UMR Jakarta dan 105 kali lipat UMR Banjarnegara.

Komponen pendapatan DPR diatur melalui sejumlah aturan resmi, seperti Surat Edaran Sekretariat Jenderal DPR dan PP Nomor 75 Tahun 2000.

Gaji pokok anggota DPR sekitar Rp 4,2 juta, sementara Wakil Ketua Rp 4,62 juta dan Ketua DPR Rp 5,04 juta. Namun sederet tunjangan membuat angka melonjak.

Beberapa tunjangan dan fasilitas tersebut meliputi:

Tunjangan keluarga: Rp 420.000 untuk pasangan, Rp 168.000 per anak.

Uang sidang dan tunjangan jabatan: Rp 2 juta–Rp 18,9 juta.

Tunjangan beras, PPh, kehormatan, komunikasi: total puluhan juta rupiah.

Tunjangan perumahan: Rp 50 juta per bulan.

Fasilitas kredit mobil: Rp 70 juta per periode.

Biaya perjalanan dinas dan bantuan listrik-telepon: Rp 3 juta–Rp 7,7 juta.

Dengan rincian ini, seorang anggota DPR yang berkeluarga bisa membawa pulang Rp 116 juta per bulan dari gaji dan tunjangan rutin, dan mencapai Rp 230 juta per bulan jika ditambah tunjangan perumahan dan fasilitas lain.

Demo 25 Agustus Protes Gaji DPR

Besarnya penghasilan ini memicu kemarahan publik. Pada Senin (25/8/2025), massa dari berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa dan pengemudi ojek daring, menggelar unjuk rasa di sekitar gedung DPR Jakarta.

Aksi yang dimulai siang hari berubah ricuh menjelang sore. Polisi menembakkan gas air mata lebih dari lima kali untuk membubarkan massa yang mencoba menerobos barikade.

Beberapa pelajar berseragam SMA dilaporkan ikut serta, bahkan melempari batu ke arah aparat.

Kericuhan memicu gangguan lalu lintas, termasuk perjalanan KRL di sekitar Stasiun Palmerah.

Polisi menahan belasan demonstran, tetapi hingga Selasa siang status mereka belum diumumkan.

Di tengah aksi, terdengar suara-suara protes, seperti “Kami susah cari uang, gaji DPR besar sekali!” hingga “Kalian digaji pakai uang kami!”. Ada pula tuntutan agar DPR dibubarkan.

Seorang mahasiswa, Danar, menyebut demo ini sebagai bentuk kekecewaan atas kebijakan yang dirasa memberatkan rakyat. Seorang buruh, Rahmini, ikut membolos kerja demi menyuarakan protes: “Banyak PHK, tapi gaji DPR justru ratusan juta,” ujarnya.

Respons DPR

Ketua DPR Puan Maharani menanggapi aksi tersebut dengan mengimbau agar aspirasi disampaikan secara tertib.

“Kami menampung semua masukan dari masyarakat dan tentu saja kita akan bahas bersama untuk memperbaiki kinerja DPR,” katanya.

Sementara Wakil Ketua Komisi II Aria Bima meminta aparat tidak bersikap represif.

“Kami harapkan cara-cara persuasif, bukan kekerasan,” ujarnya.

Pengakuan Wakil Ketua DPR RI

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad merespons anggapan bahwa gaji anggota DPR yang take home pay-nya menembus angka Rp 100 juta berlebihan.

Dasco menyampaikan, take home pay anggota DPR besar hanya karena tunjangan perumahan yang mencapai Rp 50 juta per bulan.

"Kemarin itu kan yang disampaikan oleh salah satu anggota dewan itu karena digabung dengan tunjangan perumahan," ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (26/8/2025).

Dasco menjelaskan, jika tunjangan rumah per bulan itu sudah tidak ada lagi, maka gaji anggota DPR tak akan sebesar sekarang.

Adapun tunjangan rumah Rp 50 juta per bulan ternyata hanya diterima anggota dewan pada Oktober 2024 sampai Oktober 2025 saja.

"Nah tetapi kalau tunjangan perumahan itu sudah hilang, ya kan tidak segitu besar lagi," imbuhnya.

Sebelumnya, kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR yang melebihi Rp 100 juta telah memantik kemarahan masyarakat hingga berujung unjuk rasa yang berakhir ricuh, Senin (25/8/2025).

Unjuk rasa itu diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa hingga masyarakat umum.

Salah satunya Ari (25), seorang pengemudi ojek online (ojol). Dalam aksinya, ia menuntut anggota DPR RI memperhatikan nasib rakyat dibandingkan kepentingan pribadinya sendiri.

"Tolong jangan mikirin perutnya sendiri lah. Enak banget kan gajinya naik padahal itu juga kan dari kita (pajaknya)," ujar Ari saat mengikuti aksi demo 25 Agustus di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (25/8/2025).(*)

Sumber : Kompas.com