Baca tanpa iklan
TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Digaji Rp 400 Ribu hingga Rp 600 Ribu sebulan. Guru honorer di Riau masih dibayar dengan dana BOS.
Ketua Umum Forum Komunikasi Guru Honor Sekolah Negeri Provinsi Riau Eko Wibowo, kepada Tribunpekanbaru.com, mengungkapkan, persoalan kesejahteraan memang masih menjadi persoalan mendasar yang dihadapi oleh guru honorer di Riau.
Mereka digaji dengan menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Baca: Gaji Cuma Rp 200 Ribu, Guru Honorer Minta Diprioritaskan di Penerimaan CPNS 2018
Baca: Syarat Pendaftaran CPNS 2018 di Riau akan Ditentukan, Pelamar Tak Terikat KTP Daerah
Baca: Live Streaming Tv One Liga 2 Persita vs PSPS, Senin 10 September 2018 Mulai Pukul 15.00 WIB
Setiap bulan guru honor ini mendapatkan gaji dari sekolah berkisar Rp 400 hingga Rp 600 ribu. Tergantung kemampuan sekolah.
"Beruntung bagi kawan-kawan yang pemerintah daerahnya memiliki perhatian lebih ke guru honorer.
Mereka selain mendapatkan gaji dari sekolah juga mendapatkan tambahan insentif dari pemerintah kota atau kabupaten," katanya.
Namun, lanjut Eko, untuk di Riau sendiri, masih ada beberapa daerah yang belum memberikan insentif kepada guru honorer.
Seperti di Dumai dan Rokan Hilir. Sehingga mereka memang hanya bergantung pada penghasilan gaji bulanan yang dibayarkan oleh pihak sekolah melalui dana BOS.
"Harapan kita pemerintah pusat dan daerah bisa lebih peduli lagi dengan guru honorer. Permintaan kita jangan sampai mereka ini dirumahkan," ujarnya.
Sementara terkait data berapa sebenarnya jumlah guru honorer yang tergabung ke dalam forum ini.
Eko mengaku tidak hapal angka pastinya.
Namun jumlahnya untuk guru honorer yang mengajar di SMA dan SMK Negeri di Riau sebanyak 16 ribu orang.
Sedangkan untuk tingkat SD dan SMP sekitar 2.568 orang.
"Ini baru terdata di forum kita ya. Yang belum terdata tentu jumlahnya lebih banyak lagi," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kampar, Santoso, berharap pemerintah lebih mengutamakan guru honorer diangkat sebagai PNS.
Ia lebih setuju guru honorer tidak digabung dengan perekrutan umum. Sebab, ia khawatir, guru honorer kalah bersaing. Apalagi ada pembatasan usia.
"Kalau misalnya dibatasi dari 35 atau 40 tahun, sudah telat. Yang sudah lama mengabdi itu nggak bisa lagi," katanya.
Santoso menjelaskan, sebenarnya kampar tidak kekurangan tenaga jika guru ASN dan guru honorer dijumlahkan.
Totalnya 8.301 orang, mulai PAUD atau Pendidikan Nonformal (PNF), SD sampai SMP.
Terdiri dari berstatus ASN 4.827 orang dan honorer 3.474 orang.
Guru honor ada tiga jenis, yakni, guru bantu provinsi, honor daerah atau Tenaga Harian Lepas (THL) dan guru komite.
Di antara THL, ada yang sudah berstatus honorer Kategori 2 (K2).
Namun hasil seleksi periode 2004-2005 silam, sebagian K2 tidak terdata. Sehingga masih sebagai guru komite.
Santoso menyebutkan, Kampar bahkan kelebihan Guru Agama.
Sehingga mesti mengajar di lebih dari satu sekolah untuk mencukupi syarat minimal jumlah jam mengajar agar menerima tunjangan profesi atau sertifikasi.
Menurut Santoso, kesejahteraan guru honorer memang jauh lebih penting diperhatikan.
Ia mengungkapkan, masih ada guru honor yang menerima upah antara Rp 250 ribu sampai Rp 300 ribu per bulan.
Santoso menyebutkan, guru honorer jenis lain menerima upah jauh lebih besar.
Guru bantu provinsi menerima sekitar Rp. 2 juta per bulan dan THL sekitar Rp. 1,6 juta.
"Jadi, yang penting selamatkan guru yang sudah ada. Paling tidak gaji dinaikkan. Setidaknya UMR (Upah Minimum Regional)," ujarnya. (TRIBUN PEKANBARU CETAK/ndo/gbw/sir/smg/uha/dri/dni)
Berapa orangkah formasi CPNS guru yang diusulkan Pemprov Riau ke Menpan RB? Baca selengkapnya di Harian Tribun Pekanbaru EDISI HARI INI.