Baca tanpa iklan
WASPADA! Sistem Ranking Bisa Dimanfaatkan Calo untuk Raup Uang dari Pelamar CPNS 2018
Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru, Hendri Gusmulyadi
TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Waspada! Sistem ranking kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berbasis Computer Assited Test (CAT) pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 bisa dimanfaatkan calo untuk meraup uang dari pelamar CPNS 2018.
Pengamat Hukum Tata Negara dan Pemerintahan Universitas Riau (UNRI), Dr Mexsasai Indra kepada Tribunpekanbaru.com pada Jumat (23/11/2018) menjelaskan, seleksi penerimaan CPNS 2018 merupakan kebijakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN).
Baca: Update! Tes CPNS 2018: Bagaimana Aturan jika Formasi CPNS Tetap Kosong? Berikut Penjelasannya
Baca: Dilaksanakan di Sekolah, BKPP Dumai Belum Ada Persiapan Jelang SKB Berbasis CAT CPNS 2018
Pemerintah telah membuka ribuan formasi bagi jutaan masyarakat Indonesia namun dengan syarat harus memenuhi beberapa kriteria yang telah ditetapkan.
Salah satu dari beberapa kriteria itu yakni harus lulus SKD berbasis CAT.
Setelah itu dilaksanakan, banyak peserta yang tidak lulus karena nilai passing grade yang telah ditentukan tidak terpenuhi.
Hingga akhirnya pemerintah pun mengubah sistem penilaian dengan sistem ranking karena jumlah peserta yang lulus tidak memenuhi kuota formasi.
Ini tentunya sangat bagus karena jika tidak dilakukan akan berdampak pada formasi yang telah ditetapkan menjadi kosong atau tidak terisi.
Perubahan pola penilaian, mekanisme dan prosedur rekrtumen yang menyesuaikan situasi dan kondisi ini juga membuka kembali kesempatan bagi peserta yang kemarin dinyatakan tidak lulus.
Baca: Hasil Persib vs Perseru di Liga 1 2018 Babak Pertama 1-0, Live Streaming Babak Kedua Saat Ini
Baca: Hasil Voting Indonesian Idol Junior 2018, Ini 5 Idol Junior yang Lanjut ke Spekta Top 5
Penerapan aturan sistem rengking untuk memenuhi kuota pelamar CPNS, jangan sampai memiliki konflik kepentingan seperti halnya percaloan.
Praktek seperti ini bisa saja terjadi dengan upaya calo malakukan pengubahan data nilai yang diperoleh peserta setelah mengikuti SKD berbasis CAT kemarin.
Maka, validitas data SKD berbasis CAT perlu betul-betul dijaga dan jangan sampai dilakukan pengubahan secara sepihak.
Mengindari praktek percaloan, langkah yang mungkin bisa dilakukan agar kuota yang direncakan dapat terisi dengan benar dan adil, pemerintah harus benar-benar transparan dalam melakukan penilian atau pada saat perankingan.
Pelamar CPNS yang kembali mendapatkan kesempatan mengisi formasi sesuai bidangnya, diharapkan jangan mudah percaya bila ada oknum yang mengiming-imingi atau menjamin kelulusan dengan syarat harus memberikan sejumlah jaminan.
Wakil rakyat, baik itu di daerah maupun tingkat provinsi, juga memiliki peran penting untuk melakukan pengawasan agar pelamar CPNS agar terhindar dari praktek percaloan yang tidak dibenarkan tersebut.
Baca: Siswa SMA Negeri 1 Tualang Raih Medali Perunggu di Belgia
Baca: Hape Baru Samsung Galaxy M2 Bakal Pakai Chipset yang Sama dengan Galaxy A8 Maupun Galaxy A7
Di lain hal, terkait Seleksi Kemampuan Bidang (SKB) menggunakan sistem Computer Assited Test (CAT), yang akan dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kepulauan Meranti, ini justru sangat bagus karena penilaian langsung dikontrol oleh sistem IT.
SKB melalui sistem ini pun dinilai sangat baik karena memungkin peserta bisa mengukur kemampuan dan potret dirinya melalui jawaban yang telah mereka isikan.
Laik diterapkan oleh BKD lain di Riau, karena SKB yang dilakukan melalui metode wawancara yang sifatnya subjektif, memungkinkan penilaian menjadi tidak terukur dengan benar.
Perlu diperhatikan, bila memang SKB dilakukan melalui metode CAT, BKD di daerah juga perlu kembali memastikan kerahasiaan soal.
Pemerintah harus benar-benar melakukan kontrol, berkomitmen atau menjamin soal-soal SKB tidak bocor sebelum test dilakukan.
Juga jangan sampai ada pihak menjadikan ini sebagai kesempatan berbuat curang demi kepentingan pribadinya semata. (*)