Baca tanpa iklan
TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Riau Zoelkarnaen Noerdin meminta pemerintah harus punya solusi terkait cara belajar siswa yang saat ini diterapkan dengan sistem daring.
Karena sistem ini tidak efektif bagi seluruh siswa terutama di daerah yang tidak punya akses internet dan ekonomi lemah.
"Kita saat ini belum siap soal itu, terutama soal jaringan yang bermasalah, kalaupun tersedia jaringan belum tentu juga ekonomi semua orang tua murid mampu untuk sekolah dengan sistem daring,"ujar Zoelkarnaen Noerdin.
Makanya menurut Zoelkarnaen, pihaknya berharap agar pemerintah menyediakan sarana untuk belajar dengan cara daring itu terutama menyediakan satelit khusus.
• Polres Meranti Bagikan Parsel dan Paket Sembako kepada Tenaga Medis yang Tangani Pasien Covid-19
• Pengprov Perbakin Riau Tunjuk Azmi Jadi Ketua Pengkab Siak
• Pemkab Kuansing Sambut Baik Penundaan Pekan Olahraga Provinsi Riau 2021
"Sehingga siswa kita yang di pelosok tidak ketinggalan dengan yang ada di perkotaan. "
"Kalau sekarang kan terjadi jurang pemisah antara anak di perkotaan yang mampu dan punya jaringan dengan anak di kampung yang ekonomi kurang dan jaringan terganggu, pemerintah harus ambil langkah konkret,"ujar Zoelkarnaen Noerdin.
Dengan masih belum dibolehkannya seluruh daerah memberlakukan pendidikan dengan sistem tatap muka, maka, daring memang harus dilaksanakan namun kondisinya di Riau seperti itu.
"Ada beebrapa studi yang menyatakan baik murid, orangtua dan guru belum bisa."
"Namun positifnya di satu sisi merangsang kita untuk dekat dengan teknologi dipaksa harus bisa tahu,"jelas Zoelkarnaen Noerdin.
Sehingga perlu evaluasi kurikulum dan cara pembelajaran misalnya dalam buku dianjurkan untuk diskusi dengan teman disampingnya, bagaimana caranya kalau diskusi dengan teman lewat daring.
"Memang setiap perubahan selalu terjadi rasa tidak nyaman dari apa kebiasaan."
"Apalagi kita belum terbiasa dengan daring yang penting adalah kesiapan semuanya, orangtua, murid dan guru pemerintah harus bertanggungjawab juga,"ujarnya.
Apalagi dari beberapa studi yang dilakukan, persentase ekonomi lemah dan sulit akses internet masih besar.
Harus diantisipasi lebih baik, karena takut adanya jurang pemisah antara anak di perkotaan ekonomi bagus dengan anak di daerah ekonomi lemah.
Terkait keputusan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta sejumlah kementerian sengaja tidak menyebut mana daerah kuning merah dan hijau yang bisa jalankan pendidikan secara tatap muka.
Hanya enam persen tentu sangat kecil.
"Melihat perkembangan hari ini di Riau memang Rohil zona hijau, namun bisa jadi pada saat tahun ajaran baru dibuka bisa saja Pekanbaru yang kuning berubah menjadi hijau."
" Kalau dilihat dari SK tersebut maka Rohil yang layak bertatap muka tapi kita berharap semua daerah juga menyusul,"ujar Zoelkarnaen Noerdin.
( Tribunpekanbaru.com / Nasuha Nasution )