UMK Pelalawan

Pembahasan UMK Pelalawan 2023 Terkendala Akibat Aturan Baru, Ini Kata Disnaker

Penulis: johanes
Editor: Ariestia
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Dewan Pengupahan Kabupaten (DPK) Pelalawan telah menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2022 melalui rapat yang digelar di kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Pelalawan pada November 2021 silam.

TRIBUNPEKANBARU.COM, PELALAWAN - Tampaknya penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Pelalawan tahun 2023 belum bisa dilakukan dalam waktu dekat ini. Padahal waktu semakin sempit untuk membahas dari menetapkan UMK terbaru.

Menurut Sekretaris Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Pelalawan, Iskandar, pembahasan UMK Pelalawan masih menunggu keputusan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terkait pengesahan kembali Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2023.

Seharusnya UMK di kabupaten badan kota sudah bisa dibahas setelah UMP Riau ditetapkan melalui sidang dewan pengupahan pada 15 November lalu.

UMP disahkan sebesar Rp 3.105.710 berlandaskan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan.

"Setelah itu pemerintah pusat menerbitkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja yang baru sebagai landasan penghitungan upah minimum," terang Iskandar kepada tribunpekanbaru.com, Selasa (22/11/2022).

Dalam Permenaker nomor 18 tahun 2022 itu ditetapkan formulasi baru penghitungan upah minimum di tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota.

Alhasil pusat membatalkan UMP Riau yang baru ditetapkan dan diminta melakukan penghitungan ulang dengan berdasarkan formulasi perhitungan pada Permenaker yang baru ini. Kebijakan ini berimbas ke kabupaten dan kota yang terkendala membahas serta menetapkan UMK.

"Itu yang menjadi kendala saat ini. Seharusnya sudah bisa dibahas dan disahkan, tapi karen aturan baru jadi dibatalkan. Kita juga menunggu lagi," tambah Iskandar.

Ia menerangkan, secara umum formulasi penghitungan upah pada Permenaker 18 tahun 2022 lebih sederhana dibanding formulasi pada PP 36 tahun 2021.

Namun pihaknya masih perlu mempelajari lebih rinci proses penghitungan upah pada aturan terbaru tersebut. Agar semua pihak di dewan pengupahan bisa memahami sebelum pembahasan dan pengesahan UMK 2023 nantinya.

"Sekarang kita tetap menunggu UMP yang baru disahkan. Barulah kita bisa membahas dan mensahkan UMK kita," beber Iskandar.

Dikatakannya, sebenarnya masih ada waktu hingga Bulan Desember untuk membahas dan mensahkan UMK tahun 2023. Karena masa berlaku upah yang baru mulai Januari 2023 dan menjadi rujukan bagi semua pengusaha maupun badan usaha untuk memberikan upah bagi pekerja maupun buruh.

Pihaknya terus memantau perkembangan informasi dari provinsi agar UMK bisa segera ditetapkan. (Tribunpekanbaru.com/Johannes Wowor Tanjung)

Berita Terkini