TRIBUNPEKANBARU.COM - Ratusan ribu orang Israel telah berdemonstrasi menentang rencana pemerintah untuk merombak sistem peradilan, yang menurut penyelenggara adalah protes jalanan terbesar dalam sejarah negara itu.

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan perubahan yang akan mengekang kekuatan pengadilan akan mengembalikan keseimbangan antara cabang-cabang pemerintahan.

Para penentang mengatakan mereka mengancam demokrasi.

Pada salah satu aksi unjuk rasa hari Sabtu, pemimpin oposisi Yair Lapid mengatakan ini adalah "krisis terbesar" Israel.

Dalam perkembangan terpisah, pasukan Israel menembak mati tiga warga Palestina bersenjata di dekat kota Nablus di Tepi Barat pada Minggu (12/3/2023). 

Dikatakan orang-orang bersenjata telah menembaki sebuah pos tentara Israel.

Para pejabat Palestina belum mengomentari insiden itu.

Telah terjadi lonjakan kekerasan antara Palestina dan Israel dalam beberapa bulan terakhir.

Pada hari Sabtu, penyelenggara protes mengatakan sebanyak 500.000 demonstran turun ke jalan-jalan di seluruh Israel, yang disebut surat kabar Haaretz sebagai "demonstrasi terbesar dalam sejarah negara itu".

Sekitar 200.000 orang muncul di Tel Aviv, banyak yang membawa bendera nasional Israel.

Pada hari Sabtu, rekor kerumunan 50.000 orang berbaris di kota utara Haifa, dalam apa yang merupakan minggu ke-10 berturut-turut dari protes nasional terhadap rencana pemerintah.

Berbicara di selatan kota Be'er Sheva, Lapid memperingatkan bahwa negara itu sedang menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya.

"Gelombang terorisme menghantam kita, ekonomi kita ambruk, uang keluar dari negara. Iran baru saja menandatangani perjanjian baru kemarin dengan Arab Saudi. Tapi satu-satunya hal yang dipedulikan pemerintah ini adalah menghancurkan demokrasi Israel," kata Lapid.

(*)