TRIBUNPEKANBARU.COM - Pengunjuk rasa Israel kembali turun ke jalan pada Kamis (17/3/2023). Mereka menolak rencana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mereformasi peradilan.

Menurut mereka, reformasi peradilan akan melahirkan UU baru yang membungkam demokrasi.

Menurut media Israel, jumlah massa yang turun ke jalan menentang reformasi peradilan mencapai puluhan ribu orang Israel.

"Saya khawatir kita akan menjadi negara agama, hukum Yudaisme akan didahulukan dan kebebasan demokrasi yang kita miliki tidak akan ada lagi,” Liat Tzvi, seorang peneliti di Universitas Tel Aviv, yang ikut demonstrasi di sana, kepada Agence France-Presse (AFP).

Para pengunjuk rasa memblokir jalan utama di kota pesisir itu, kata seorang wartawan AFP.

Demonstran mengatakan perombakan UU memungkinkan anggota parlemen membatalkan putusan mahkamah agung dengan suara mayoritas sederhana.

Beberapa pemimpin oposisi kemudian bergabung dalam rapat umum di pusat Tel Aviv.

Sejak Netanyahu mengumumkan reformasi pada Januari, beberapa hari setelah menjabat, demonstrasi besar-besaran sering terjadi di Israel.

Penentang paket itu juga menuduh Netanyahu, yang diadili karena korupsi yang dia bantah, mencoba menggunakan reformasi untuk membatalkan kemungkinan penilaian terhadapnya.

Presiden Isaac Herzog pada hari Rabu mempresentasikan usulan kompromi tentang reformasi, tetapi pemerintah segera menolaknya.

"Siapa pun yang berpikir bahwa perang saudara sejati, dengan nyawa manusia, adalah garis yang tidak akan pernah bisa kita capai, tidak tahu apa yang dia bicarakan," kata Herzog.

Pemimpin partai oposisi mengatakan dalam konferensi pers bersama pada hari Kamis bahwa mereka mendukung garis besar Herzog.

"Tawarannya tidak sempurna," kata mantan perdana menteri Yair Lapid. "Bukan itu yang kami inginkan, tapi itu adalah kompromi yang adil yang memungkinkan kami untuk hidup bersama."

Koalisi yang berkuasa, yang mencakup ultra-Ortodoks Yahudi dan partai-partai ekstrem kanan, berpendapat reformasi yang diusulkan diperlukan untuk memperbaiki ketidakseimbangan kekuatan antara perwakilan terpilih dan pengadilan tinggi Israel.

Segera setelah pengumuman Herzog, Netanyahu menyebutnya sebagai "kompromi sepihak", "poin-poin kunci" yang "hanya melanggengkan situasi yang ada dan tidak membawa keseimbangan yang diperlukan antara kekuatan."

Selama kunjungan kenegaraan ke Jerman pada hari Kamis, perdana menteri mengatakan kepada wartawan bahwa dia "memperhatikan apa yang terjadi di negara ini" dan protes terhadap agenda pemerintah.

"Tapi kami perlu membawa sesuatu yang sesuai dengan mandat yang kami terima" dalam pemilihan tahun lalu, kata Netanyahu, "dan kami akan melakukannya dengan penuh tanggung jawab." katanya. 

(*)