Baca tanpa iklan
TRIBUNPEKANBARU.COM - Ribuan orang Israel berbaris Selasa di jalan raya dan memblokir markas tentara di Tel Aviv untuk melanjutkan protes terhadap agenda reformasi peradilan pemerintah.
Proposal, yang menurut pengunjuk rasa akan " membongkar demokrasi ," telah memecah belah bangsa dan memicu salah satu gerakan protes terbesar dalam sejarah Israel sejak diresmikan pada bulan Januari oleh pemerintah sayap kanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Demonstrasi mingguan di seluruh Israel telah menarik puluhan ribu pengunjuk rasa yang bertujuan untuk mencegah apa yang mereka yakini dapat membuka jalan bagi pemerintahan yang lebih otoriter.
Massa berkumpul di kota pesisir Tel Aviv, pusat komersial Israel, pada Selasa pagi setelah penyelenggara menyerukan "hari perlawanan nasional" menjelang pemungutan suara yang direncanakan oleh anggota parlemen pada klausul kunci akhir bulan ini.
Penyelenggara mendesak pendukung untuk berunjuk rasa di stasiun kereta api, alun-alun kota, jalan raya, dan bundaran di seluruh Israel.
Demonstran memegang bendera Israel dan meneriakkan "demokrasi, demokrasi," berbaris di jalan raya dan jembatan, dan memblokir beberapa jalan serta pintu masuk ke markas militer di Tel Aviv, koresponden AFP melaporkan.
Penentang reformasi pemerintah juga memasuki gedung bursa di kota dan mengadakan rapat umum di sana.
Pengunjuk rasa Inbal Oraz mengatakan waktu protes itu "kritis" sebelum parlemen istirahat untuk reses musim panas pada 30 Juli.
"Bulan ini kritis dan minggu ini kritis, karena dalam waktu kurang dari seminggu, kita akan tahu apakah undang-undang pertama dari paket ini akan disahkan," kata konsultan teknologi itu kepada AFP.
"Kami melakukan yang terbaik untuk melawan dan menghentikannya."
Di pusat kota Kfar Saba, polisi mengatakan mereka telah menangkap setidaknya dua pengunjuk rasa.
Pemerintah untuk sementara menghentikan perombakan hukum yang memecah belah pada bulan Maret setelah pemogokan umum.
Namun dalam beberapa pekan terakhir ini melancarkan serangan politik baru untuk meloloskan paket itu di parlemen.
Parlemen akan memberikan suara pada langkah untuk membatasi klausul "kewajaran", di mana peradilan dapat membatalkan keputusan pemerintah.
Menjelang protes hari Selasa, penyelenggara mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa "warga negaralah yang dapat menghentikan rangkaian kediktatoran."