TRIBUNPEKANBARU.COM, PELALAWAN - Nasib calon siswa yang tidak tertampung pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat tahun 2023 di Kabupaten Pelalawan tampaknya masih menunggu kepastian.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pelalawan sekitar 145 orang calon siswa SMA yang sampai saat ini belum jelas diterima di sekolah negeri.

Akibat kurangnya daya tampung di sekolah negeri di Pangkalan Kerinci yakni SMAN 1, SMAN 2, SMAN Bernas, dan SMKN Pangkalan Kerinci.

Hingga akhir pengumuman PPDB awal Juli lalu, para siswa yang tak tertampung masih terkatung-katung dan persolan ini telah dibawa oleh Pemda dan DPRD Pelalawan ke Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

" Pekan lalu kita sudah rapat bersama Dinas Pendidikan provinsi bersama DPRD. Ada beberapa usulan untuk mengatasi masalah ini," ungkap Kepala Disdikbud Pelalawan, Abu Bakar FE kepada Tribunpekanbaru.com , Senin (24/7/2023).

Abu Bakar menyampaikan, beberapa usulan yang diterima Disdik Riau dari Pemda dan DPRD Pelalawan yakni penambahan ruang belajar di sekolah negeri yang ada di Pangkalan Kerinci.

Di antaranya satu lokal di SMAN 1, dua lokal di SMAN 2, dan satu lokal di SMAN Binsus Bernas.

Kemudian diusulkan penambahan jumlah siswa per kelas dari kapasitas yang ada saat ini.

Sehingga daya tampung sekolah negeri semakin besar karena da penambahan lokal dan peningkatan kapasitas setiap lokal.

"Jika dua usulan ini diterima semua siswa yang tak diterima kemarin, akan tertampung. Namun permohonan itu diteruskan ke kementerian," beber Abu Bakar.

Selain itu, lanjut Abu Bakar, Pemkab Pelalawan juga meminta untuk penambahan sekolah negeri yakni SMAN 3 Pangkalan Kerinci.

Hal ini menjadi solusi jangka panjang agar persoalan PPDB tingkat SMA di Pangkalan Kerinci tidak terjadi setiap tahun.

Polemik penerimaan siswa baru dapat diatasi dengan penambahan sekolah penampung, lantaran lulusan SMP sederajat tidak sesuai lagi dengan kapasitas SMA sederajat di ibukota Pelalawan.

"Jika proses pembangunan SMAN 3 bisa dilaksanakan tahun ini, tentu tahun depan sudah bisa beroperasi dan menerima siswa. Jadi tak muncul lagi masalah seperti ini," papar mantan Kepala Satpol PP dan Damkar Pelalawan ini.

Penanganan masalah penerimaan siswa tingkat SMA sederajat ini agak sulit lantaran kewenangan pendidikan SMA tidak lagi di pemkab, melainkan sudah dilimpahkan ke pemprov sejak beberapa tahun lalu.

Alhasil setiap persoalan yang muncul harus diselesikan oleh pemprov
terkait.

( Tribunpekanbaru.com / Johannes Wowor Tanjung )