TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Pemko Pekanbaru sudah memastikan, melaunching atau mencanangkan program Universal Health Coverage (UHC), Jumat (28/7/2023) di RSD Madani Pekanbaru.

Dengan dilaunchingnya UHC ini, beberapa saran dan masukan dari Komisi III DPRD Pekanbaru, yang merupakan mitra kerja Diskes dan RSD Madani Pekanbaru.

"Yang pertama kami selaku lembaga DPRD Pekanbaru, mengucapkan selamat atas launching UHC ini. Kami harapkan, tidak hanya sukses acara, tapi juga sukses dalam pelaksanaan dan realisasi di masyarakat," harap Anggota Komisi III DPRD Pekanbaru Zulkarnain SE MSi, Kamis (27/7/2023) kepada Tribunpekanbaru.com.

Dijelaskan, meski pelaksanaan UHC di Kota Pekanbaru lambat dari daerah lainnya, namun paling tidak program ini harus didukung semua pihak. Terutama rumah sakit, serta fasilitas kesehatan (faskes) lainnya yang ada di Kota Pekanbaru.

Jangan sampai setelah dilauncing, masyarakat yang ingin berobat membawa KTP, padahal layak masuk UHC, ditolak habis-habisan.

"Maksud kami di sini, semua rumah sakit dan faskes, harus terkoneksi link UHC ini. Jangan sampai rumah sakit yang satu ada, sementara rumah sakit yang lain, belum terdaftar. Ini yang harus diantisipasi," sebutnya.

Lebih dari itu, masyarakat yang menerima program UHC ini benar-benar yang berhak. Jangan sampai salah sasaran, atau adanya tebang pilih di sebuah rumah sakit.

"Tapi kami yakin, dengan persiapan yang dilakukan Pemko selama ini, sudah siap untuk dilaksanakan. Jika pun ada kekurangan, maka harus diminimalisir dan tidak bersifat urgen," tegasnya.

Politisi Senior PPP ini menghimbau kepada semua pihak, untuk mendukung program mulia pemerintah ini. Apalagi ini masuk dalam program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), selain program KIS.

"Ini juga perlu kami wanti-wanti. Bagi masyarakat yang sudah masuk program KIS, tak perlu lagi masuk ke UHC. Karena bisa doubel pembayarannya oleh APBD. Makanya ini harus teliti," paparnya.

DPRD secara lembaga, juga mengharapkan kepada Pemko Pekanbaru saat launching, agar mensosialisasikan secara menyeluruh mengenai UHC ini. Termasuk kelas apa saja yang dicover UHC Pemko Pekanbaru saat ini.

Karena nantinya, jika ada persoalan di lapangan, masyarakat kebanyakan mengadu ke DPRD Pekanbaru.

"Kalau sekarang hanya untuk kelas III BPJS saja, itu disampaikan baik-baik ke masyarakat. Karena bisa saja ke depan, tidak ada pembagian kelas lagi. Karena ini baru, mungkin Pemko masih memisahkan kelasnya," kata Zulkarnain lagi.

Lebih lanjut diharapkan, agar program UHC di Kota Pekanbaru, berjalan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat banyak. Jangan hanya menggebu-gebu saat launching di awal, lalu setelah itu, mandek untuk ke depan.

"Itu tadi, semua pihak harus mendukungnya. Apalagi ini untuk masyarakat banyak, dan jaminan kesehatan untuk anak cucu kita ke depan. Kita ingatkan kepada Pemko, jangan hanya seremonial saja," pintanya. (Tribunpekanbaru.com/Syafruddin Mirohi).