TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Persoalan pendidikan dan pembangunan infrastruktur jalan, masih menjadi keluhan utama masyarakat Panam, Pekanbaru.

Terutama yang berada di Kecamatan Tuah Madani.

Terbukti, saat Anggota DPRD Pekanbaru Sigit Yuwono ST menggelar reses RT 09 RW 07, Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tuah Madani, masyarakat menyampaikan keluhan ini.

Sejak adanya sistem zonasi saat penerimaan siswa baru, banyak masyarakat tidak bisa memasukkan anaknya ke sekolah negeri.

Terutama untuk tingkat SMAN. Apalagi di Kecamatan Tuah Madani, nyaris tidak ada SMAN, praktis hanya ada SMKN 4, di Jalan Purwodadi.

"Gara-gara sistem zonasi, para orangtua di Kelurahan Sialang Munggu ini mengeluhkan tidak bisa memasukkan anaknya ke SMA Negeri. Ini terjadi setiap tahun ajaran baru masuk," kata Sigit kepada Tribunpekanbaru.com , Senin (22/1/2024).

Diakui, sistem zonasi ini sebenarnya bukan kemauan pemerintah daerah, tapi sudah program pemerintah pusat.

Padahal, tidak semua daerah di Indonesia, terjadi pemerataan pembangunan sekolah. Termasuk di Kota Pekanbaru.

"Bayangkan saja, jumlah SMA Negeri di Pekanbaru ini hanya ada 15. Di sisi lain yang tamat SMP setiap tahun, ribuan. Namun sebagai wakil rakyat tentu kami akan selalu mencari solusi kelonggaran dan jalan keluar, agar anak-anak kita bisa bersekolah, apalagi ini amanat undang-undang," sebutnya.

Selain sekolah, masyarakat RW 07, Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tuah Madani, juga menyampaikan aspirasi, adanya perbaikan infrastruktur di lingkungan.

Seperti halnya semenisasi jalan dan perbaikan saluran drainase.

Untuk semenisasi jalan, bisa memudahkan akses masyarakat saat bepergian keluar. Sementara untuk drainase, untuk mengantisipasi banjir.

"Jadi saya sudah catat aspirasi ini. Pastinya akan saya teruskan ke dinas terkait untuk direalisasikan. Kita minta ada program prioritas lah, apalagi yang sudah dikeluhkan warga sejak lama," katanya.

Lebih dari itu, Politisi senior Partai Demokrat ini meminta, agar Pemko segera menjalankan program-program yang sudah ditetapkan bersama DPRD.

Terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

"Kalau DPA APBD sudah turun, segera tancap gas. Apa yang menjadi prioritas, jangan tunggu waktu lagi. Terutama masalah banjir yang tiap hari menghantui masyarakat, apalagi hujan turun," harap Sigit lagi.

( Tribunpekanbaru.com / Syafruddin Mirohi )