PPDB Pekanbaru

Jelang PPDB Pekanbaru, Komisi III DPRD Beri Catatan Khusus ke Disdik, Kemenag dan Sekolah

Penulis: Syafruddin Mirohi
Editor: Ariestia
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Jelang PPDB Pekanbaru, Komisi III DPRD Beri Catatan Khusus ke Disdik, Kemenag dan Sekolah. FOTO ILUSTRASI: PPDB di SMPN 18 Pekanbaru.

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Jelang PPDB Pekanbaru tahun 2024, beberapa hal penting yang menjadi catatan khusus bagi Disdik Pekanbaru dan pihak sekolah.

Sebab, setiap pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), selalu bermasalah.

Mulai dari zonasi, sulitnya masuk ke sekolah negeri umum di bawah kewenangan Disdik, atau pun sebaliknya, sulit masuk ke sekolah negeri agama di bawah kewenangan Kementerian Agama (Kemenag).

Terkait ikhwal ini, Anggota Komisi III DPRD Pekanbaru Zulkarnain MSi menyarankan, agar Disdik, termasuk sekolah-sekolah yang ada, mengantisipasi hal-hal negatif yang kemungkinan bakal terjadi.

"Kita harapkan tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Kita maklumi tahun sebelumnya, daya tampung dan keseimbangan itu kan sangat jauh. Jumlah SD dengan SMP negeri. Maka kita paham dengan situasi sekarang, keseimbangan perlu diperbaiki," pinta Zulkarnain kepada Tribunpekanbaru.com, Rabu (17/4/2024).

Diakui, bahwa pihaknya juga mengapresiasi sudah ada perbaikan tentang kasus ini sejak tahun 2022 lalu. Namun ini perlu diperbaiki, karena diketahui jumlah sekolah, terutama SMP negeri minim, maka rumbel (ruang belajar) nya yang ditambah.

Karena perlu dipahami bersama, tidak semua kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru, ada sekolah negeri. Di satu sisi, masyarakat saat ini masih mengincar sekolah negeri.

Selanjutnya, masih keterangan Zulkarnain, yang jarang dipikirkan, soal kolaborasi Disdik dengan Kemenag. Minat tamatan MIN (Madrasah Ibtidaiyah Negeri) ke sekolah umum negeri (SMPN).

Begitu juga sebalik, dari SDN ke MTSN. Makanya, ini harus didudukkan bersama, sehingga bisa diatasi soal daya tampung di masing-masing sekolah.

Lebih dari itu, politisi senior PPP ini juga menyarankan perlu juga dipikirkan soal zonasi. Sebab, keterbatasan sekolah karena tidak ada anggaran pembangunan sekolah baru, namun Rumbelnya bisa ditambah. Setelah itu, antar sekolah juga bisa juga kolaborasi. Selama ini kan hanya Disdik selaku leading sektor saja yang selalu memikirkan.

"Seperti sekolah-sekolah di Jalan Sutomo dan Sultan Syarif Kasim, kan banyak di sana sekolah. Itu yang saya katakan tadi, antar lini sekolah mulai lah lakukan kolaborasi, saling berbagi. Meski nanti tetap koordinasi dengan Disdik atau Kemenag," paparnya.

"Alangkah baiknya antar sekolah ini ada kerjasama dan komunikasi. Sehingga tidak menumpuk di satu kawasan saja. Kalau sudah ada langkah dan kebijakan seperti ini, maka dipastikan masyarakat tidak mengeluh dan panik lagi saat masa PPDB," sebut Ketua PPP Pekanbaru ini lagi. (Tribunpekanbaru.com/Syafruddin Mirohi).

Berita Terkini