TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Pengelolaan sampah tahun depan belum bisa dipastikan.

Meski DLHK Pekanbaru berjanji akan melaksanakan lelang dalam waktu dekat, namun hingga hari ini belum juga terealisasi.

Apalagi Kantor DLHK Pekanbaru pada Rabu kemarin, sempat digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pengembangan OTT kemarin.

Tentunya, beberapa kegiatan yang sudah direncanakan dalam pekan ini, dipastikan tertunda.

Di satu sisi, Komisi IV DPRD Pekanbaru, tetap ingin mengetahui kepastian pengelolaan sampah tahun 2025 nanti di Kota Pekanbaru.

Karena itu, Komisi IV DPRD berjanji akan memanggil DLHK Pekanbaru lagi untuk hearing, sebelum akhir tahun.

"Memang pada hearing beberapa hari lalu, kami sudah sepakat mencari waktu rapat kerja lagi dengan DLHK. Itu fokus membahas pengelolaan sampah tahun depan. Hearing kemarin belum tuntas membahas ini. Karena lebih membahas kinerja 2024," tegas Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru Zulfan Hafiz ST, Jumat (13/12/2024) kepada Tribunpekanbaru.com.

Politisi NasDem ini berharap, pada hearing kedua nanti bisa fokus membahas pengelolaan sampah tahun depan.

Bahkan Komisi IV mengharapkan juga, dengan DLHK Pekanbaru sudah digeledah KPK kemarin, niat untuk melelang sampah batal saja.

Sebab, Komisi IV DPRD khususnya, tidak setuju dilelang yang nantinya tetap dikelola pihak ketiga.

Yang diinginkan dan yang bakal direkonstruksi Komisi IV nantinya, mengarah kepada swakelola atau pengelolaannya diserahkan ke kecamatan.

"Kita sudah tanya juga kemudahan dan irit anggarannya pihak ketiga atau swakelola. Ternyata swakelola yang lebih mudah mengawasi dan lebih irit," sebutnya.

Pada hearing sebelumnya, terkuak bahwa hingga hari ini, DLHK Pekanbaru belum melaksanakan lelang sampah tahun 2025.

"Meski belum melakukan lelang, tapi sangat berpotensi tahun depan masih pihak ketiga. Namun DLHK mengaku hanya untuk 6 bulan saja kontrak pihak ketiga tersebut," terang Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru Zulfan Hafiz ST.

Komisi IV sempat mempertanyakan kenapa DLHK Pekanbaru tetap ngotot pihak ketiga.

Sementara ada solusi lain, yakni swakelola atau pengangkutannya diserahkan ke kecamatan tahun depan.

Bahkan legislator mempertanyakan juga, mana yang lebih mudah mengawasi kinerja pihak ketiga, atau kinerja kecamatan.

DLHK mengakui, lebih mudah mengawasi kinerja kecamatan.

"Tapi DLHK tetap saja ke arah itu (pihak ketiga). Jika nanti di awal tahun tak terkejar atau tak selesai lelang, maka DLHK berjanji akan ambil alih angkut dulu. Itu tadi, rencana pihak ketiga itu 6 bulan saja. Setelah itu silakan Wako terpilih mengevaluasinya," sebut Zulfan.

Yang lebih membuat geleng-geleng kepala lagi, untuk laporan retribusi sampah sepanjang tahun 2024 hanya didapatkan Rp 3,5 miliar. Padahal targetnya Rp 24 miliar.

Begitu juga pemungutan retribusi sampah oleh petugas DLHK di Jalan Hangtuah itu sebesar Rp 70 juta.

Namun yang disetorkan ke kas daerah Rp 10 juta.

"Ini fakta hearing, dan DLHK mengakuinya. Tapi tak bisa berbuat apa-apa. Padahal staf DLHK sendiri yang memungutnya. Kan aneh, atasan takut sama staf. Ini contoh kecil di satu ruas jalan saja, bagaimanapun di ruas jalan lainnya," tanya Zulfan Hafiz.

Meski demikian, kata Zulfan Hafiz, Komisi IV DPRD nantinya akan tetap memberikan rekomendasi swakelola untuk tahun depan.

Sebab, selain irit anggaran, juga ebih mudah mengawasi swakelola dari pada pihak ketiga.

"Bahkan kita Komisi IV mewanti-wanti dalam hearing, jangan sampai DLHK jadi trending topic seperti yang terjadi hari ini di Kota Pekanbaru, pasca eks Pj wlWako dan eks Sekda OTT KPK," katanya.

Diketahui, anggaran pengangkutan sampah tahun 2025 dianggarkan di APBD Pekanbaru sebesar Rp 71 miliar.

Sedangkan anggaran pengangkutan sampah tahun 2024 sebesar Rp 75,6 miliar.

Pos anggaran DLHK Pekanbaru sendiri tahun 2024 sebesar Rp 143,6 miliar. Yang sudah terealisasi Rp 107,2 miliar.

(Tribunpekanbaru.com/Syafruddin Mirohi)