TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Masyarakat siap-siap kecewa karena pembangunan flyover di Simpang Panam Pekanbaru makin tak jelas.

Ternyata, sampai hari ini belum selesai pembayaran pembebasan lahan oleh Pemprov Riau.

Hal tersebut disebabkan, karena defisit anggaran yang saat ini besar-besaran.

Bahkan Gubernur Riau Abdul Wahid terang-terangan meminta bantuan anggaran dari Pemerintah Pusat, untuk pembebasan lahan tersebut.

Padahal, penetapan awal, Pusat hanya membantu pembantu fisik Flyover Simpang Panam di APBN 2026.

Baca juga: Pembebasan Lahan Fly Over Simpang Panam Terdampak Defisit Anggaran, Pemprov Berharap Dana dari APBN 

Kondisi ini lah disayangkan legislator DPRD Pekanbaru.

Harusnya, perencanaan ini sudah matang, dan sudah diperhitungkan akan terjadinya kekacauan anggaran tahun ini.

"Tentu kita dorong agar Pemprov Riau mencari solusi kongkrit. Tidak hanya berharap, tapi jemput bola ke pusat untuk memastikannya," saran Anggota DPRD Pekanbaru Nurul Ikhsan, kepada Tribunpekanbaru.com,

Pembangunan Flyover Simpang Panam memang sudah lama diharapkan masyarakat.

Sebab, kemacetannya sangat krodit.

Harusnya proses penyelesaian ganti rugi, tidak dibiarkan berlarut-larut.

“Pemerintah daerah harus punya komitmen yang jelas. Ini proyek strategis untuk mengurai kemacetan dan mendukung mobilitas ekonomi. Kalau terganjal anggaran, harus segera dicari solusi,” tambahnya.

Nurul juga menyorot emahnya perencanaan anggaran dari OPD terkait.

Menurutnya, proyek infrastruktur besar seperti flyover, seharusnya sudah melalui perhitungan matang, termasuk estimasi ganti rugi dan antisipasi bila terjadi defisit.

“Jangan dibiarkan terbengkalai, karena masyarakat yang dirugikan,” tambah politisi Gerindra ini lagi.