TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Masyarakat siap-siap kecewa karena pembangunan flyover di Simpang Panam Pekanbaru makin tak jelas.

Ternyata, sampai hari ini belum selesai pembayaran pembebasan lahan oleh Pemprov Riau.

Hal tersebut disebabkan, karena defisit anggaran yang saat ini besar-besaran.

Bahkan Gubernur Riau Abdul Wahid terang-terangan meminta bantuan anggaran dari Pemerintah Pusat, untuk pembebasan lahan tersebut.

Padahal, penetapan awal, Pusat hanya membantu pembantu fisik Flyover Simpang Panam di APBN 2026.

Baca juga: Pembebasan Lahan Fly Over Simpang Panam Terdampak Defisit Anggaran, Pemprov Berharap Dana dari APBN 

Kondisi ini lah disayangkan legislator DPRD Pekanbaru.

Harusnya, perencanaan ini sudah matang, dan sudah diperhitungkan akan terjadinya kekacauan anggaran tahun ini.

"Tentu kita dorong agar Pemprov Riau mencari solusi kongkrit. Tidak hanya berharap, tapi jemput bola ke pusat untuk memastikannya," saran Anggota DPRD Pekanbaru Nurul Ikhsan, kepada Tribunpekanbaru.com,

Pembangunan Flyover Simpang Panam memang sudah lama diharapkan masyarakat.

Sebab, kemacetannya sangat krodit.

Harusnya proses penyelesaian ganti rugi, tidak dibiarkan berlarut-larut.

“Pemerintah daerah harus punya komitmen yang jelas. Ini proyek strategis untuk mengurai kemacetan dan mendukung mobilitas ekonomi. Kalau terganjal anggaran, harus segera dicari solusi,” tambahnya.

Nurul juga menyorot emahnya perencanaan anggaran dari OPD terkait.

Menurutnya, proyek infrastruktur besar seperti flyover, seharusnya sudah melalui perhitungan matang, termasuk estimasi ganti rugi dan antisipasi bila terjadi defisit.

“Jangan dibiarkan terbengkalai, karena masyarakat yang dirugikan,” tambah politisi Gerindra ini lagi.

Masyarakat dan DPRD mendesak agar Pemprov Riau lebih transparan dalam menjelaskan alur anggaran dan jadwal penyelesaian proyek.

Mereka berharap, dalam waktu dekat ada langkah konkret agar pembangunan flyover tidak menjadi proyek mangkrak, yang hanya menyisakan kekecewaan.

Gubernur Riau Abdul Wahid menyatakan, pembebasan lahan untuk pembangunan flyover simpang Panam, belum dapat dilakukan karena Pemprov Riau mengalami defisit anggaran.

"Karena kita mengalami defisit anggaran jadi kami mengajukan untuk ganti rugi lahan itu ditanggung oleh APBN saja, sekalian untuk pembangunan fisik flyovernya, karena duit kita tidak ada," kata Gubernur Riau Abdul Wahid, Minggu (29/6/2025).

Gubri berharap pembebasan lahan ini bisa segera dilakukan.

Sehingga pembangunan fisik dari jembatan layang itu bisa segera dimulai.

Sebab menurut Gubri, jembatan layang di simpang panam ini sangat mendesak untuk mengurai kemacetan yang kerap terjadi di jam-jam sibuk, seperti pagi dan sore hari.

"Macetnya disana itu tidak ketulungan, bahkan sampai berjam-jam," ujar Wahid.

Sebagai informasi, kondisi arus lalu lintas di simpang 4 Panam atau simpang Garuda Sakti-HR Subrantas selalu padat. Terlebih saat jam sibuk, seperti pagi hari atau sore hari.

Meski saat ini sudah dipasang traffic light, namun belum mampu mengurai kemacetan di titik tersebut. (Tribunpekanbaru.com/Syafruddin Mirohi).