TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Hearing Komisi IV DPRD Pekanbaru, dengan DLHK, dan semua Lembaga Pemungutan Sampah (LPS) Kelurahan, di ruang Paripurna, Kamis (3/7/2025), menghasil beberapa catatan dan kesepakatan, terkait pengangkutan sampah di Kota Pekanbaru.
Di antaranya, pekerjaan para LPS akan tetap disupport DLHK, termasuk keinginan adanya bantuan anggaran, meluruskan soal iuran, dan hal lain yang berhubungan dengan pengangkutan sampah.
Hearing dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPRD Nurul Ikhsan, Sekretaris Komisi IV Roni Amriel SH MH, serta para anggota Komisi IV Zulfan Hafiz, Zulkardi, Roni Pasla, Zulfahmi, Nofrizal MM, Faisal Islami, Sovia Septiana dan Pangkat Purba.
Sementara dari DLHK, hadir Plt Kepala DLHK Pekanbaru Reza Aulia Putra, Sekretaris Reza Pahlevi, serta perwakilan LPS dari 83 kelurahan.
Perwakilan LPS Sidomulyo Timur Fadilah mengaku, pihaknya sudah siap bekerja mengangkut sampah di daerahnya.
"Tapi kami berharap, kalau bisa untuk sampah di ruko dan badan usaha, kami yang angkut. Karena sekarang kami dapat yang tulang-tulangnya saja. Sementara dagingnya pemerintah," aku Fadilah di pertemuan tersebut.
Disampaikan, LPS-nya kini sudah menyiapkan kartu iuran, stiker dan lainnya untuk lancarnya pengangkutan sampah ini.
"Ampun kami pak, dunia usaha itu jangan lah disapu semua. Kalau tidak, berikan lah kami suntikan (anggaran), jangan dipakai semua," pinta Fadilah.
Lain halnya curahan hati LPS Palas Jaya Rumbai, Hutan Sihotang di hadapan Komisi IV DPRD dan DLHK.
Dia menceritakan soal iuran sampah Rp 50 ribu yang akan dimintanya ke warga.
"Gara-gara ini saya dipanggil polisi, katanya pungli. Perlu saya sampaikan, iuran Rp 50 ribu itu belum diminta. Itu kan ada usaha orang jual mie yang gabung dengan rumahnya," tuturnya.
Selanjutnya, komentar dari perwakilan LPS Sukajadi. Mereka minta untuk TPS di Pasar Cik Puan, jadi transdepo LPS-nya.
"Kalau transdepo-nya jauh, susah kami mengumpulkan sampah yang sudah diangkut dari rumah warga," akunya.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru Nurul Ihsan mengaku, pihaknya memberikan apresiasi terhadap perjuangan dari LPS, yang berupaya membersihkan sampah di Kota Pekanbaru ini. Harapannya nanti Pekanbaru bisa meraih Adipura kembali
Disampaikan, ada beberapa catatan dan keluhan dari kawan kawan LPS, terhadap aturan main angkutan sampah.
"LPS merasa beban yang diberikan DLHK itu, seolah olah ibarat pendapatan, ibarat tulang dan daging. Mereka hanya mendapatkan tulangnya. Sedangkan DLHK mendapatkan dagingnya. Karena DLHK masih memungut di jalur protokol, yang dinilai iuran sampahnya lebih besar dibanding di perumahan warga," terangnya.
Lebih lanjut dikatakan, bahwa LPS hanya diberikan kewenangan mengatur di lingkungan warga saja.
Makanya ke depan, DPRD menyarankan agar DLHK memberikan pengangkutan di jalan protokol ke LPS.
Mengenai persoalan ini, lanjut Nurul, DLHK sebelum LPS dibentuk, banyak pengusaha yang merasa terganggu akibat pungutan yang tidak jelas dilakukan oleh oknum.
Sehingga DLHK perlu hadir, dan setelah clear baru nantinya DLHK menyerahkan ke LPS
"Kami menyampaikan juga kawan kawan LPS dalam menjalankan tugasnya, perlu juga memiliki aturan yang jelas. Jangan sampai seperti ada tadi laporan yang masuk ke Polsek Rumbai, bahwa LPS Palas Raya diduga melakukan pungli dan dipanggil polisi," papar Politisi Gerindra ini.
Mengenai iuran sampah untuk pemukiman warga?
"Kami menginginkan nantinya, ada keseragaman iuran yang perlu ditetapkan oleh LPS. Karena ada daerah yang padat penduduk, dan ada yang tidak dan mobilisasi pengangkutannya juga," sebutnya.
Selanjutnya, agar ini bisa diakomodir, Komisi IV DPRD meminta data mengenai berapa rumah yang diangkut oleh LPS. Sehingga pihaknya tahu apakah ada penghematan di APBD.
DLHK Pastikan Bantu LPS
Plt Kepala DLHK Pekanbaru Reza Aulia Putra mengaku, dari hasil hearing tersebut, pihaknya sudah dapat satu pemahaman tentang LPS.
Namun perlu diketahui, LPS baru dibentuk pada bulan Juni lalu. Jika terjadi kekurangan, tentu harus dimaklumi. Sebagai contoh, seperti untuk mobil mereka, saat ini DLHK belum memberikan beban kepada LPS dalam bentuk retribusi
"Selama ini banyak mobil mandiri yang mengangkut sampah di Pekanbaru. Kita tidak tahu mereka mengambil sampah dari mana, buangnya kemana. Tentu dengan ada LPS, maka pembuangan sampah sudah teratur. Sekarang kita lihat efek ada LPS sekarang, tumpukan sampah sudah mulai hilang," paparnya.
Disinggung mengenai harapan Komisi IV DPRD, terkait memperhatikan kesejahteraan LPS, disampaikan Reza Aulia, pihaknya pasti akan membantu.
Apalagi Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, sudah berkali kali menyampaikan, bahwa LPS ini akan berjalan dalam jangka waktu yang panjang. Karena sekarang baru satu bulan tentu banyak hal-hal yang kurang yang perlu diperbaiki.
"Pemerintah daerah tidak mungkin lepas tangan, dengan lembaga yang mereka bentuk. Pasti akan diperhatikan dan kita pasti akan bantu LPS," janjinya.
(Tribunpekanbaru.com/Syafruddin Mirohi)