TRIBUNPEKANBARU.COM - Begini tanggapan Jokowi usai Megawati minta seluruh kader PDIP mendukung presiden Prabowo Subianto.

Menurut Mantan Presiden Republik Indonesia, instruksi tersebut merupakan bagian dari dinamika internal partai dan hal yang lumrah dalam politik. 

“Ya, setiap partai memiliki kebijakan-kebijakan internal sendiri-sendiri,” kata Jokowi, Jumat (1/8/2025).

Pernyataan ini merespons arahan Megawati yang disampaikan dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi anggota DPR RI dan DPRD Fraksi PDI-P seluruh Indonesia, yang digelar di Bali Beach Convention Center, Denpasar, pada Rabu (30/7/2025).

Jokowi Sebut Soal Kongres Mendadak PDI-P Adalah Urusan Internal

Di tengah pelaksanaan bimtek tersebut, mencuat isu bahwa PDI-P akan menggelar Kongres VI secara mendadak di Bali.

Namun, Jokowi memilih untuk tidak ikut campur.

“Nah, itu internal partai,” singkat Jokowi.

Acara bimtek sendiri dibuka oleh Ketua DPP PDI-P sekaligus Ketua DPR RI Puan Maharani, dan diikuti sekitar 3.200 peserta dari kalangan legislatif pusat hingga daerah.

Megawati juga hadir dan memberikan pengarahan tertutup kepada para peserta.

Puan Maharani: Soal Kongres, Tunggu Arahan Resmi Megawati

Terkait isu pelaksanaan Kongres VI PDI-P, Puan Maharani belum memberikan kepastian waktu.

Ia mengatakan bahwa hal tersebut masih menunggu keputusan dari Ketua Umum.

“Insya Allah, setelah Bimtek kita akan ada kabarnya. Belum tahu, nanti kita tunggu arahan selanjutnya dari DPP Partai,” kata Puan.

Acara bimtek ini menjadi sorotan karena berlangsung di tengah masa transisi pemerintahan, di mana dukungan politik dari PDI-P terhadap pemerintahan Prabowo menjadi hal yang dinilai penting.

Kongres PDIP 

Kongres ke-VI PDI Perjuangan di Bali ini bisa dikatakan "acara dadakan", mengingat hingga hari Rabu, 30 Juli 2025, belum ada keputusan resmi bahwa acara tersebut akan berlangsung.

Ketua DPP PDI-P Puan Maharani, kepada wartawan, ketika itu hanya memberikan sinyal bahwa  kongres akan secepatnya digelar setelah kegiatan bimbingan teknis anggota Fraksi PDI-P seluruh Indonesia selesai pada 31 Juli 2025.

”Insya Allah, setelah bimtek (bimbingan teknis), kita akan ada kabarnya (jadwal kongres),” ujar Puan saat menjawab pertanyaan wartawan seusai memberikan pengarahan dalam pembukaan bimtek di Bali Beach Convention Center, Sanur, Denpasar, Bali, Rabu (30/7/2025).

Kongres kali ini juga banyak dinantikan publik, bukan soal siapa yang menjadi Ketua Umum PDIP ke depan, melainkan sikap politik Megawati terhadap pemerintahan Prabowo Subianto. 

Kongres berlangsung sangat tertutup dan dijaga ketat oleh Satgas PDIP, pecalang, serta petugas keamanan. Hanya Ketua, Sekretaris, dan Bendahara DPC yang diizinkan masuk ke ruang kongres dengan ID khusus.

Hal menarik yang menjadi sorotan, Kongres PDIP hari ini berlangsung--hanya berselang semalam- dengan pengumuman pemerintah yang memberikan amnesti kepada Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hasto Kristiyanto.

Amnesti adalah pengampunan atau penghapusan hukuman seseorang atau sekelompok orang yang melakukan tindak pidana.

Hal itu diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang menyebut bahwa amnesti merupakan hak prerogatif presiden atau hak istimewa yang dimiliki kepala negara.

Kasus Hasto Kristiyanto sendiri berkaitan dengan dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI atas nama Harun Masiku.

Hasto kemudian dijatuhi hukuman 3,5 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada 25 Juli 2025, sebelum akhirnya mendapat amnesti.

Pemberian amnesti itu kemudian membuat publik mengaitkannya dengan keputusan Megawati mendukung pemerintahan Prabowo.

Hingga berita ini diturunkan, Megawati belum memberikan pidatonya setelah dikukuhkan menjadi Ketua Umum PDIP 2025-2030.

( Tribunpekanbaru.com / kompas )