TRIBUNPEKANBARU.COM - Ribuan penumpang Commuter Line (KRL) terlantar akibat penutupan Stasiun Palmerah yang terdampak aksi unjuk rasa pada Senin (25/8/2025).

Unjuk rasa yang berujung ricuh itu menyebabkan perjalanan KRL di Stasiun Palmerah dihentikan sementara, lantaran massa aksi merangsek masuk ke area perlintasan rel kereta.

Massa sebelumnya berpencar setelah dipukul mundur oleh aparat Kepolisian saat berunjuk rasa di depan Gedung DPR RI.

Aksi unjuk rasa yang digelar hari ini di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat membuat ruas jalan di sekitar Senayan-Semanggi macet tak bergerak Senin (25/9/2025) petang.

Baca juga: Demo di DPR RI Ricuh, Gas Air Mata Ditembakkan Tiga Kali untuk Memukul Mundur Massa

Gedung DPR RI adalah kompleks bangunan yang menjadi pusat aktivitas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, lembaga legislatif nasional yang bertugas menyusun undang-undang, mengawasi jalannya pemerintahan, dan menyuarakan aspirasi rakyat.

Massa aksi kemudian tersebar ke sejumlah titik, termasuk Palmerah, Tanah Abang, dan Kebayoran Lama. 

Bahkan, sebagian dari mereka memasuki jalur rel kereta, yang semakin memperparah gangguan perjalanan KRL.

Akibat kondisi tersebut, jalur KRL ke arah Stasiun Palmerah tidak dapat dilalui.

Kereta hanya bisa diakses dari Stasiun Tanah Abang dan Stasiun Kebayoran Lama. 

Penumpang yang berada di Stasiun Palmerah pun terlantar karena tidak bisa melanjutkan perjalanan mereka.

Ribuan penumpang, sebagian besar adalah karyawan yang hendak pulang kerja, nekat berjalan kaki menyusuri perlintasan rel kereta menuju Stasiun Tanah Abang demi mencari akses transportasi umum.

Menurut laporan di Facebook Kompas.com pada Senin malam, banyak penumpang tampak kebingungan karena tidak mendapatkan informasi yang jelas terkait jadwal dan akses KRL.

Beberapa dari mereka bahkan sudah menunggu sejak pukul 17.00 WIB dan masih tertahan hingga pukul 19.00 WIB di Stasiun Palmerah.

Situasi itu membuat sejumlah penumpang meluapkan kekesalan mereka. “Jangan ditembak kita penumpang KRL bukan pendemo. Ini udah dari jam 5 sore terlantar,” ucap seorang penumpang kepada aparat.

Unjuk rasa pada hari itu dipicu oleh seruan demonstrasi yang sebelumnya tersebar luas di media sosial seperti X, Instagram, TikTok, dan Facebook. Aksi tersebut menyerukan pembubaran DPR RI.

Tuntutan pembubaran DPR RI muncul sebagai bentuk protes terhadap keputusan pemberian tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan untuk para anggota dewan.

Keputusan tersebut dianggap tidak masuk akal mengingat situasi ekonomi Indonesia yang sedang sulit.

Padahal sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto telah menyerukan pentingnya efisiensi anggaran di tengah kondisi keuangan negara yang menantang.

Demo Tuntut Pembubaran DPR dan Penolakan Kenaikan Tunjangan

Diketahui, aksi unjuk rasa yang berlangsung hari ini dilakukan oleh kelompok yang menamakan diri Revolusi Rakyat Indonesia.

Dalam aksinya, kelompok ini menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya: Bubarkan Kabinet Merah-Putih, Bubarkan DPR RI, Menuntut Transparansi Gaji Anggota DPR karena Berasal dari Uang Rakyat, Batalkan Kebijakan Tunjangan Rumah Anggota DPR, serta Gagalkan Rencana Kenaikan Gaji Anggota DPR.

Aksi ini dipicu oleh kegeraman masyarakat terhadap meningkatnya tunjangan anggota DPR RI.

Seruan demonstrasi ramai digaungkan di media sosial, terutama di platform X, sebagai respons terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada rakyat.

Diketahui, total pendapatan anggota DPR RI periode 2024–2029 diperkirakan akan menembus lebih dari Rp100 juta per bulan.

Namun bukan gaji pokok yang meningkat, melainkan sejumlah tunjangan yang mengalami lonjakan, seperti tunjangan beras, telur, bensin, hingga tunjangan rumah yang kini mencapai Rp50 juta per bulan.

Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengakui bahwa kenaikan pendapatan anggota dewan berasal dari penyesuaian berbagai tunjangan.

“Tunjangan-tunjangan beras kami cuma dapat Rp12 juta dan ada kenaikan sedikit dari Rp10 kalau tidak salah. Tunjangan-tunjangan lain juga ada kenaikan sedikit-sedikit, bensin itu sekitar Rp7 juta yang tadinya kemarin sekitar Rp 4–5 juta sebulan,” ujar Adies kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (19/8/2025).

Adies bahkan sempat berseloroh bahwa alasan di balik kenaikan tunjangan ini mungkin karena adanya rasa iba dari Menteri Keuangan Sri Mulyani terhadap para anggota DPR.

"Jadi, yang naik cuma tunjangan itu saja yang saya sampaikan tadi, tunjangan beras karena kita tahu beras, telur juga naik. Mungkin Menteri Keuangan juga kasihan dengan kawan-kawan DPR. Jadi dinaikkan dan ini juga kami ucapkan terima kasih,” katanya.

Ia juga menambahkan bahwa selama 15 tahun terakhir, gaji pokok anggota DPR tidak pernah naik.

(*)

Sumber: Wartakotalive.com, FB Kompas.com, Tribunnews.com