TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Penanganan sampah di Kota Pekanbaru sampai akhir tahun ini, dipastikan masih menggunakan Lembaga Pemungutan Sampah (LPS) kelurahan dan DLHK Pekanbaru.

Dengan demikian, anggaran untuk penanganan sampah ini masih diperlukan. Terutama untuk penanganan yang dikelola DLHK Pekanbaru.

Mulai untuk sewa angkutan, hingga anggaran untuk keperluan lainnya.

Lalu, berapa anggaran lagi yang disiapkan untuk penanganan sampah hingga akhir tahun 2025 ini?

Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru Rois SAg menyampaikan, untuk anggaran yang masih diperlukan DLHK Pekanbaru, dalam penanganan sampah hingga akhir tahun, belum bisa diketahuinya.

"Sampai hari ini kami belum menerima KUA PPAS dari Pemko, termasuk di sini untuk DLHK. Kita sudah tanya saat rapat kemarin. Tapi yang pasti, kita akan dukung lah kinerja DLHK dalam pengangkutan sampah ini," tegas Rois kepada Tribunpekanbaru.com, SelasaSelasa (26/8/2026).

Lebih lanjut disampaikan, Komisi IV DPRD Pekanbaru tetap akan memanggil lagi DLHK, untuk mempertanyakan anggaran yang disiapkan hingga akhir tahun.

Sebab, Komisi IV DPRD juga menginginkan 83  LPS kelurahan bisa dibantu untuk anggaran operasionalnya.

Karena sampai hari ini, LPS bekerja masih memakai anggaran swadaya.

Dikhawatirkan, jika nanti tidak berjalan dengan baik sistem swadaya ini, sampah akan menumpuk lagi.

"Kita banyak menerima keluhan dari LPS, mereka terkendala biaya. Makanya kita usulkan ke DLHK, agar dibantu anggaran operasionalnya. Mudah-mudahan di anggaran perubahan ini terealisasikan," harap Politisi PKS ini.

Plt Kepala DLHK Pekanbaru Reza Aulia Putra mengatakan, usulan Komisi IV DPRD terkait bantuan anggaran untuk LPS kelurahan, akan langsung dikoordinasikannya ke pimpinan dan instansi vertikal lainnya.

"Kita juga berharap demikian, agar LPS bisa dibantu. Tentu harapan kita juga terealisasi," janjinya. (Tribupekanbaru.com/Syafruddin Mirohi).