Analisis Pakar ITB: Harga BBM Akan Naik secara Bertahap, Beban Subsidi Makin Berat

TRIBUNPEKANBARU.COM - Kemungkinan meningkatnya harga energi dunia kembali menjadi sorotan di tengah situasi geopolitik yang belum stabil serta pergerakan harga minyak mentah yang cenderung naik turun.

Keadaan tersebut juga menimbulkan kekhawatiran terkait anggaran subsidi energi nasional, yang berpotensi membesar apabila tren kenaikan harga terus berlanjut dalam jangka waktu lama.

Yannes Martinus Pasaribu, pakar otomotif dari Institut Teknologi Bandung, berpendapat bahwa pemerintah masih memiliki peluang untuk menahan lonjakan harga, asalkan harga minyak belum melampaui ambang batas kritis secara berkepanjangan.

Yannes mengatakan, skenario kenaikan harga baru akan dimulai jika harga minyak Brent bertahan tinggi di atas 120-130 dolar AS per barel, dalam periode yang cukup panjang.

"Karena dalam kondisi itu beban kompensasi bisa membengkak hingga ratusan triliun rupiah, mengingat kalau tidak salah harga sekarang ini memakai kisaran Brent 60–80 dolar AS per barel," ujar Yannes, saat dihubungi Kompas.com, belum lama ini.

Kondisi tersebut menjadi krusial lantaran selama ini asumsi dasar harga minyak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih berada pada level moderat.

Lonjakan harga yang jauh melampaui asumsi tentu akan memberikan tekanan signifikan terhadap fiskal negara.

Baca juga: Kisah Aipda Vicky, Polisi yang Mengundurkan Diri dari Polda Sulut: Kini Jualan Kopi

Baca juga: QR Code MyPertamina Bermasalah untuk Transaksi BBM Subsidi, Begini Cara Mengatasinya

"Jika tekanan berlangsung lama, tentu negara tidak bisa menahan beban tersebut terus-menerus tanpa mengorbankan sektor lain," kata Yannes.

Artinya, pemerintah dihadapkan pada pilihan sulit antara menjaga stabilitas harga energi untuk masyarakat atau mempertahankan kesehatan fiskal dalam jangka panjang.

Jika subsidi terus dipaksakan dalam kondisi harga tinggi, ruang belanja untuk sektor lain seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan berpotensi tergerus.

Lebih lanjut, Yannes memperkirakan bahwa opsi penyesuaian harga energi bukan tidak mungkin akan diambil, namun dengan pendekatan yang hati-hati agar tidak memicu gejolak di masyarakat.

"Sehingga, penyesuaian harga kemungkinan baru dipertimbangkan pada Mei–Juni 2026 dan dilakukan secara bertahap agar tidak menimbulkan shock. Sambil dengan cepat melakukan mitigasi-migrasi ke energi dan sumbernya yang kita kuasai," ujarnya.

Langkah mitigasi yang dimaksud mencakup percepatan transisi energi, termasuk optimalisasi sumber energi domestik dan pengembangan kendaraan berbasis listrik maupun hybrid.

Strategi ini dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil impor yang rentan terhadap fluktuasi harga global.

Pada akhirnya, dinamika harga minyak dunia akan tetap menjadi faktor penentu arah kebijakan energi nasional. 

Pemerintah dituntut mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan daya beli masyarakat dan keberlanjutan fiskal, sekaligus mempercepat transformasi menuju sistem energi yang lebih mandiri dan berkelanjutan.