Tak Boleh Angkat Tangan Soal Mahalnya Tiket Pesawat

Erwin Ardian
Pemimpin Redaksi Tribun Pekanbaru

KENAIKAN harga tiket pesawat kembali menghantam masyarakat Indonesia, termasuk Riau, di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Kebijakan pemerintah yang memperbolehkan maskapai mengenakan fuel surcharge hingga 50 persen dari tarif batas atas menjadi pukulan baru bagi rakyat.

Alasan pemerintah soal lonjakan harga avtur akibat konflik Iran versus Amerika Serikat dan blokade Selat Hormuz memang masuk akal secara global. Namun di tingkat lokal, yang paling merasakan dampaknya tetaplah masyarakat kecil.

Bagi daerah seperti Riau yang sangat bergantung pada transportasi udara untuk mobilitas bisnis, pemerintahan, hingga sektor pariwisata, kenaikan harga tiket bukan persoalan sepele. Tiket Pekanbaru–Jakarta yang sebelumnya masih bisa dijangkau kalangan menengah kini perlahan berubah menjadi barang mahal. Perjalanan udara kembali menjadi kemewahan, bukan kebutuhan yang mudah diakses.

Situasi ini semakin berat karena maskapai juga berada dalam posisi sulit. Harga avtur melonjak, biaya operasional membengkak, dan efisiensi dilakukan dengan mengurangi frekuensi penerbangan. Akibatnya, pilihan penerbangan makin terbatas sementara permintaan tetap tinggi. Hukum pasar pun bekerja: harga tiket melambung. Pada titik ini, maskapai menjerit, tetapi rakyatlah yang akhirnya paling keras berteriak.

Efek domino dari kenaikan tiket pesawat tidak berhenti di bandara. Dunia usaha ikut terguncang. Biaya distribusi barang melalui kargo udara meningkat.

Pelaku bisnis harus menambah ongkos operasional. Investor berpikir ulang untuk melakukan perjalanan rutin. Bahkan sektor hotel dan pariwisata mulai cemas menghadapi potensi penurunan wisatawan domestik yang selama ini menjadi penopang utama okupansi hotel di Riau.

Yang lebih ironis, ketika masyarakat mulai mengurangi perjalanan karena mahalnya tiket, perjalanan dinas pejabat justru berpotensi tetap berjalan normal dengan penyesuaian plafon anggaran. Publik tentu berharap pemerintah daerah tidak menjadikan kenaikan tiket sebagai alasan untuk membengkakkan belanja perjalanan dinas. Di tengah rakyat yang harus mengencangkan ikat pinggang, pejabat semestinya memberi contoh penghematan.

Karena itu, pemerintah pusat tidak boleh sekadar “angkat tangan” dan menyerahkan semuanya kepada mekanisme pasar. Negara harus hadir sebagai penyeimbang. Jika konflik global memang menyebabkan kenaikan harga avtur, maka pemerintah perlu memikirkan skema subsidi sementara, insentif pajak penerbangan, atau intervensi tertentu agar tarif tiket tidak semakin mencekik masyarakat.

Pemerintah daerah juga harus mulai melakukan penyesuaian kebijakan. Perjalanan dinas pejabat wajib diperketat dan diprioritaskan hanya untuk agenda yang benar-benar penting. Pemanfaatan rapat virtual harus diperluas. Penghematan anggaran perjalanan dapat dialihkan untuk kebutuhan publik yang lebih mendesak seperti pendidikan, kesehatan, dan penanggulangan kemiskinan.

Di sisi lain, maskapai penerbangan juga perlu lebih transparan kepada publik. Kenaikan harga harus disertai penjelasan yang terbuka agar masyarakat memahami situasi yang terjadi. Jangan sampai muncul kesan bahwa konflik global dijadikan momentum untuk mengambil keuntungan berlebihan. Kepercayaan publik terhadap industri penerbangan harus tetap dijaga.

Riau juga perlu mempercepat penguatan moda transportasi alternatif. Jalur darat dan laut harus diperbaiki agar masyarakat memiliki pilihan selain pesawat. Selama ini ketergantungan terhadap transportasi udara sangat tinggi, terutama untuk konektivitas antarprovinsi. Ketika tiket pesawat melonjak, masyarakat seakan tidak punya jalan lain.

Pada akhirnya, kenaikan tiket pesawat bukan hanya soal mahalnya biaya perjalanan. Ini adalah persoalan ekonomi yang menyentuh kehidupan banyak orang. Ketika mobilitas terganggu, perdagangan melemah, wisatawan berkurang, dan biaya hidup naik, maka pertumbuhan ekonomi daerah ikut melambat. Pemerintah harus bergerak cepat mencari solusi. Sebab jika dibiarkan terlalu lama, yang jatuh bukan hanya jumlah penumpang pesawat, tetapi juga daya tahan ekonomi rakyat. (*)