KETIKA Bahlil Diprediksi Bisa Jadi Wapres saat Rapat DPR RI bersama KESDM

Ringkasan Berita:

• Bahlil Lahadalia sudah memiliki sifat mandiri sejak sekolah dasar, saat itu ia membantu keluarganya dengan menjajakan kue di sekolah.
• Lulus kuliah, Bahlil Lahadalia dan temannya kemudian membangun perusahaan, dimulai dari perusahaan konsultan keuangan dan teknologi informasi (TI).

TRIBUNPEKANBARU.COM - Rapat kerja Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diwarnai candaan politik ringan.

Anggota Komisi XII dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Yulian Gunhar, menyebut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berpeluang menjadi Wakil Presiden di masa mendatang.

Pernyataan itu disampaikan Yulian dalam rapat Komisi XII bersama Kementerian ESDM di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/11/2025), saat membahas isu-isu strategis sektor energi.

Yulian menilai posisi Bahlil yang kini menjabat sebagai Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar memiliki daya tawar politik yang signifikan.

“Ke depan bisa jadi menteri lagi. Bahkan kalau Ketua Umum Partai ini bisa jadi Wapres barang ini. Itu cuman jokes-nya saja,” ujar Yulian sambil tersenyum.

Bahlil pun langsung bereaksi dengan tersenyum sambil geleng-geleng kepala.

Tidak ada tanggapan verbal dari Bahlil atas pernyataan tersebut.

Sebelumnya, Yulian mengungkit sejumlah isu yang dinilainya “seksi” dalam lingkup Kementerian ESDM.

Baca juga: Menteri Bahlil Usul Semua Presiden Jadi Pahlawan Nasional: Termasuk Jokowi

Baca juga: Bahlil Lahadalia Absen, Musda Golkar Riau Tetap Digelar Sabtu Pagi, Hanya Muncul Satu Bacalon Ketua

Seperti bahan bakar minyak (BBM), listrik, dan kepemilikan saham PT Freeport Indonesia.

Ia menyebut akuisisi 51 persen saham Freeport oleh pemerintah sebagai bukti kehadiran negara dalam sektor strategis.

“Negara hadir untuk memberikan apresiasi, wah hebat ini. Walaupun kita enggak tahu ujungnya seperti apa.

Tapi kalau ini Pak dibikin secara riil, ya mudah-mudahan Pak Bahlil bukan hanya periode ini saja jadi menteri,” kata Yulian.

Ia kemudian menegaskan bahwa pernyataannya tidak bermuatan pribadi.

Menurutnya, kritik dan koreksi terhadap kebijakan adalah bagian dari fungsi pengawasan DPR, bukan bentuk penyerangan terhadap individu.