20 Kursi Kepala OPD di Pemprov Riau Resmi Dilelang, Ini Daftarnya

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Sebanyak 20 kursi kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau saat ini masih kosong dan hanya diisi pejabat pelaksana tugas (Plt). 

Untuk mengisi kekosongan jabatan eselon 2 tersebut, Pemprov Riau akhirnya resmi membuka pendaftaran seleksi terbuka bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memenuhi syarat.

Persaingan antar-ASN diprediksi bakal ketat, mengingat jabatan yang diperebutkan bukan hanya strategis tetapi juga menentukan arah kebijakan pembangunan daerah ke depan.

Pendaftaran calon Pejabat Tinggi Pratama (PTP) sudah dibuka sejak 29 September dan berlangsung hingga 13 Oktober 2025 mendatang.

Prosesnya dilakukan penuh secara online lewat laman asnkarier.bkn.go.id. 

ASN yang ingin ikut serta wajib login dengan akun ASN Digital masing-masing, melengkapi profil, dan memastikan data identitas sudah lengkap di menu MyASN.

Gubernur Riau, Abdul Wahid, menegaskan, seleksi ini menjadi momentum penting untuk menata ulang mesin birokrasi daerah. 

Baca juga: Pemprov Riau Bentuk Satgas Percepatan Produksi Migas, Target Jaga Lifting Minyak Nasional

“Kursi kepala OPD tidak boleh dibiarkan lama dijabat Plt. Kita butuh pejabat yang kompeten, berintegritas, dan siap bekerja penuh untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya, Kamis (2/10/2025).

Adapun 20 jabatan yang dilelang mencakup posisi strategis, mulai dari Sekretaris DPRD, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, hingga Direktur RSUD Arifin Achmad. 

Beberapa OPD lain yang turut dibuka yakni Dinas Pariwisata, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Perkebunan, Bappeda, BPKAD, dan sejumlah biro di Sekretariat Daerah.

Dengan total 20 kursi panas yang terbuka sekaligus, seleksi kali ini menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah Pemprov Riau. 

Sebelumnya, 19 pejabat Plt sudah ditunjuk oleh Gubernur untuk mengisi kekosongan sementara. Namun, kondisi ini dinilai hanya solusi jangka pendek. 

Melalui asesmen terbuka, diharapkan lahir pejabat definitif yang bisa menjalankan program daerah lebih maksimal.

(Tribunpekanbaru.com/Syaiful Misgiono)