Rabu, 29 April 2026
Pemko Pekanbaru
Super Hub Pemko Pekanbaru

Transfer dari Pusat Turun Drastis, Ini Perbandingan APBD 2025 dengan 2026

APBD Kampar 2026 berkurang sekitar Rp 500 miliar dari 2025. Penurunan signifikan pada Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Tayang:
Penulis: Fernando Sihombing | Editor: M Iqbal
Tribun Pekanbaru/Ilustrasi/Nolpitos Hendri
APBD Kampar 2026 berkurang sekitar Rp500 miliar dari 2025. Pengurangan signifikan pada transfer pusat. 

Ringkasan Berita:
  • DPRD Kampar telah mensahkan Rancangan APBD 2026 pada Rapat Paripurna, Jumat (28/11/2025).
  • APBD Kampar 2026 berkurang sekitar Rp 500 miliar dari 2025.
  • Penurunan signifikan pada Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

 

TRIBUNPEKANBARU.COM, KAMPAR - APBD Kampar 2026 berkurang sekitar Rp 500 miliar dari 2025. 

Pengurangan signifikan pada transfer pusat. 

DPRD Kampar telah mensahkan Rancangan APBD 2026 pada Rapat Paripurna, Jumat (28/11/2025).

Pendapatan ditetapkan sebesar Rp 2.642.973.002.994 (Rp2,64 triliun lebih). 

Penurunan signifikan pada Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Pada 2025, TKDD sebesar 2,479 triliun. Turun sekitar Rp539 miliar pada 2026 menjadi Rp1,940 triliun.

Kendati begitu, pendapatan dari transfer antar daerah meningkat sekitar Rp20 miliar.

Transfer tahun 2025 sebesar Rp122,96 miliar, sedangkan  2026 menjadi Rp142,96 miliar.

Pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) turun tipis sekitar Rp 8 miliar.

Pada 2025 sebesar Rp507,52 miliar, sedangkan 2026 menjadi Rp499 miliar.

PAD terdiri dari pajak daerah dan retribusi. Pajak daerah 2025 sebesar Rp315,69 miliar, sedangkan 2026 naik sekitar Rp37,79 miliar menjadi Rp353,48 miliar.

Retribusi daerah tahun 2025 sebesar Rp114,02 miliar. Pada 2026 naik sekitar Rp3,91 miliar menjadi Rp117,93 miliar.

Fokus Penganggaran

Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah (Sekda) Kampar, Ardi Mardiansyah menyatakan adanya fokus penganggaran karena penurunan APBD 2026.

Ia mengatakan, kebijakan penganggaran diarahkan untuk mendukung visi dan misi bupati dan program prioritas pembangunan. Selain itu, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). 

"Pemenuhan SPM khususnya bidang pendidikan dan kesehatan," katanya.

Ia menambahkan prioritas penganggaran juga untuk program strategis provinsi dan nasional. 

(Tribunpekanbaru.com/Fernando Sihombing)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved