DPRD Riau Siap Berlakukan WFH Jumat, Tidak Ada Perjalanan Dinas?

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Anggota DPRD Riau dari Fraksi Partai Gerindra, Edi Basri, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Work From Home (WFH) yang direncanakan pemerintah sebagai bagian dari upaya penghematan energi nasional.

Sebagai upaya penghematan energi ditengah situasi tekanan Global akibat perang yang terjadi di Timur Tengah.

Menurut Edi, kebijakan WFH memang pada dasarnya ditujukan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya pegawai negeri. Namun demikian, semangat efisiensi energi yang menjadi tujuan utama kebijakan tersebut dinilai perlu diterapkan lebih luas.

Ia menilai, lembaga legislatif seperti DPRD Riau juga seharusnya ikut mengambil bagian dalam menyukseskan kebijakan nasional tersebut. Hal ini sebagai bentuk dukungan terhadap langkah pemerintah dalam merespons kondisi global yang berdampak pada sektor energi.

"Kalau ini sifatnya kebijakan nasional untuk penghematan energi, maka kita di DPRD juga harus sejalan," ujarnya.

Edi menambahkan, kebijakan efisiensi energi tidak hanya berlaku bagi instansi pemerintah, tetapi juga mencakup sektor swasta dan lembaga lainnya. Oleh karena itu, DPRD sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah perlu menunjukkan komitmen yang sama.

Ia menegaskan bahwa penerapan WFH di lingkungan DPRD Riau masih memerlukan pembahasan lebih lanjut, terutama terkait aspek teknis pelaksanaannya.

Baca juga: Tak Hanya ASN, Pemerintah Imbau Karyawan Swasta WFH Sehari, Ini 8 Poin Menaker

Sebagaimana diketahui biasanya Jumat menjadi hari agenda bagi anggota DPRD Riau melakukan perjalanan dinas ataupun kunjungan ke sejumlah daerah dan lembaga kementerian dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota DPRD.

Jika ini diberlakukan, maka dapat dipastikan, perjalanan dinas pada Jumat juga akan ditiadakan.

Untuk itu, dirinya berencana berkoordinasi dengan pimpinan DPRD guna membahas kemungkinan penerapan WFH pada hari Jumat sebagaimana yang direncanakan pemerintah.

"Teknisnya nanti akan kita bicarakan dengan pimpinan, apakah perlu ada imbauan atau ketetapan bersama agar DPRD juga ikut melaksanakan kebijakan ini," jelasnya.

Edi berharap, dengan adanya sinergi antara pemerintah, legislatif, dan sektor lainnya, kebijakan penghematan energi dapat berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

( Tribunpekanbaru.com / Nasuha Nasution)