Akses dan Kualitas Timpang, Pendidikan Riau Butuh Terobosan

Pakar Pendidikan Universitas Riau, Prof Dr Afrianto Daud, SPd MEd

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Persoalan pendidikan di Riau hari ini masih menyisakan PR yang tidak sedikit. Isu anak putus sekolah, keterbatasan akses pendidikan, hingga kesenjangan fasilitas antara wilayah perkotaan dan daerah menjadi realitas yang belum terselesaikan. Ini merupakan gambaran nyata bahwa masih ada kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya merasakan hak dasar pendidikan.

Momentum Hari Pendidikan Nasional seharusnya tidak berhenti pada seremoni tahunan. Ini mesti menjadi titik refleksi bersama untuk menata ulang arah kebijakan pendidikan. Semua pemangku kepentingan perlu melihat kembali apa yang sudah dilakukan dan apa yang masih tertinggal.

Pemerintah memiliki tanggung jawab utama dalam hal ini. Mulai dari pengelolaan anggaran, perumusan kebijakan, hingga implementasi di lapangan harus benar-benar berpihak pada masyarakat. Kebijakan pendidikan tidak boleh sekadar administratif, tetapi harus menyentuh persoalan riil yang dihadapi masyarakat.

Secara regulasi, alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen sudah menjadi kewajiban. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah angka tersebut benar-benar sampai dan berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan sejauh ini? Di sinilah pentingnya pengawasan dan evaluasi agar anggaran tidak hanya terserap, tetapi juga tepat sasaran.

Di sisi lain, persoalan kesejahteraan guru, khususnya guru honorer, masih menjadi isu klasik yang belum tuntas. Memang ada perbaikan, seperti pengangkatan sebagian menjadi PPPK. Namun di lapangan, masih banyak kita dengar informasi soal guru honorer yang kesejahteraannya jauh dari kata layak.

Pemerintah daerah perlu menghadirkan kebijakan yang lebih progresif, misalnya melalui penguatan skema seperti BOSDA untuk membantu meningkatkan kesejahteraan guru honorer. Tanpa dukungan yang memadai, sulit mengharapkan kualitas pendidikan yang optimal.

Lebih jauh lagi, perlu dipikirkan standar kesejahteraan yang lebih jelas bagi guru, khususnya di tingkat nasional. Idealnya, ada semacam acuan minimal seperti 'UMR versi guru' yang bisa menjadi standar di berbagai daerah, sehingga tidak terjadi ketimpangan yang terlalu jauh.

Memang pendidikan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah semata. Keterlibatan masyarakat, orang tua, dan dunia usaha menjadi kunci penting dalam membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat. Sinergi ini diperlukan agar keterbatasan yang ada bisa diatasi secara bersama-sama.

Peran dunia industri, misalnya, dapat diarahkan untuk mendukung pendidikan melalui berbagai program kemitraan atau CSR. Dengan begitu, kualitas pendidikan tidak hanya bertumpu pada anggaran pemerintah, tetapi juga didukung oleh sektor swasta.

Sementara itu, peran komite sekolah juga perlu dievaluasi. Selama ini, keberadaannya kerap bersifat formalitas dan belum maksimal dalam mendorong keterlibatan orang tua dalam peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah.

Padahal, jika difungsikan dengan baik, komite sekolah bisa menjadi jembatan antara sekolah dan orang tua dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik. Keterlibatan aktif orang tua akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan siswa.

Persoalan pendidikan di Riau adalah masalah yang kompleks dan tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan biasa. Dibutuhkan kerja keras, kebijakan yang berpihak, serta kolaborasi lintas sektor agar pendidikan benar-benar menjadi jalan keluar bagi masa depan generasi mendatang. (Tribunpekanbaru.com/Alexander)

Foto Afrianto Daud