Terkait Pernyataan 5.000 Senjata Api, Fadli Zon Minta Klarifikasi Panglima TNI

TRIBUNPEKANBARU.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon memintaPanglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengklarifikasi pernyataannya yang menyebutkan adanya institusi di luar TNI yang memesan 5.000 pucuk senjata.

Gatot telah mengakui pernyataannya soal ancaman keamaan lantaran adanya lembaga non-militer yang membeli 5.000 pucuk senjata.

Menurut Gatot, pernyataan itu sebenarnya tidak untuk diekspos ke pers atau publik. Akan tetapi, pembicaraannya itu justru bocor ke media sosial.

"Angka 5.000 itu angka yang signifikan, dan kalau Panglima TNI berbicara seperti itu seharusnya ada data pendukung yang kuat, bukan hanya sekadar bicara," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Seanyan, Jakarta, Senin (25/9/2017).

Baca: Sebut Pembelian 5.000 Senjata Ilegal, Panglima TNI Dinilai Lagi Berpolitik

Fadli mengatakan, klarifikasi diperlukan agar isu tersebut tidak menjatuhkan institusi selain TNI yang punya kewenangan menggunakan senjata seperti Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN).

Ia yakin, Polri dan BIN tak mungkin memesan senjata dalam jumlah besar secara ilegal, sebagaimana yang disebutkan Panglima TNI.

Selain itu, lanjut Fadli, ihwal pemesanan senjata oleh institusi sudah ada prosedurnya masing-masing.

"Dalam persoalan senjata, ini diperlukan klarifikasi terkait dengan mungkin yang dikatakan Pak Wiranto soal miskomunikasi atau mungkin memang ada. Kalau memang tetap ada, saya kira itu perlu didudukkan. Jangan sampai ada spekulasi macam-macam," lanjut politisi Gerindra itu.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyampaikan, ada institusi yang berencana mendatangkan 5.000 pucuk senjata dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Indonesia.

Gatot menyampaikan, TNI akan mengambil tindakan tegas jika hal tersebut dilakukan, tidak terkecuali apabila pelakunya berasal dari keluarga TNI bahkan seorang jenderal sekalipun.

Baca: Panglima TNI Sebut Ada Institusi Lain yang Membeli Senjata Selain TNI, Ini Kata Wiranto

Lebih lanjut, Gatot menegaskan, nama Presiden Jokowi pun dicatut agar dapat mengimpor senjata tersebut.

"Mereka memakai nama Presiden, seolah-olah itu yang berbuat Presiden. Padahal saya yakin itu bukan Presiden, informasi yang saya dapat kalau tidak A1 tidak akan saya sampaikan di sini. Datanya kami akurat, data intelijen kami akurat," kata dia.

Namun, pernyataan Panglima itu dibantah Menko Polhukam Wiranto. Ia menjelaskan, institusi non-militer yang berniat membeli senjata itu adalah Badan Intelijen Negara (BIN) untuk keperluan pendidikan.